Inilah Hasil Sidak Wakil Rakyat dan DLH ke Pabrik Pengolahan Oli Bekas yang Dikeluhkan Warga

komisi 3 DPRD Kota Probolinggo saat melihat tempat penyimpanan limbah B3 (Agus Salam/Jatim TIMES)
komisi 3 DPRD Kota Probolinggo saat melihat tempat penyimpanan limbah B3 (Agus Salam/Jatim TIMES)

BATUTIMES - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo, menyatakan polusi udara di sekitar pabrik pengolahan oli bekas, di bawah ambang batas. Dengan demikian, perusahaan yang berlokasi di Jalan KH Hasan Genggong, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih tersebut, masih aman bagi lingkungan

Pernyataan tersebut disampaikan Heru Margiyantoro, Kepala Bidang  Tata Penataan Lingkungan Hidup pada DLH, saat sidak di pabrik, bersama Komisi 3 DPRD setempat, Senin (8/10) sekitar pukul 10.00. Hanya saja Heru tidak menjelaskan secara rinci angkanya, termasuk ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah.

Ia menyebut, data valid angka dan kriteria ada di kantornya. Dengan begitu, polusi yang disebabkan PT Berdikari Jaya Bersama (BJB) tidak membahayakan warga sekitar dan para pekerjanya. “Hasil uji lab dan analisa kami, polusinya di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah. Tapi kami terus melakukan pemantauan dan pengawasan. Sebab, kondisinya bisa berubah-rubah,” katanya singkat.

Sementara itu komisi 3 sempat melihat tempat penyimpanan limbah B3 di dalam area pabrik yang tertutup rapat. Saat pintu gudang dibuka, rombongan komisi A menghirup bau limbah. Namun, setelah pintu ditutup kembali, bau sudah tidak ada. Meski rombongan dewan berada 1 hingga 2 meter dari gudang penyimpanan gudang. Bahkan, Robit, salah satu anggota komisi 3 sempat masuk ke gudang tersebut.

Ketua komisi 3 Agus Riyanto meminta ke Minkiet, manajer tekhnik operasional yang menemani sidak, agar tidak terlalu lama limbah B3 berada di dalam pabrik. Agus berharap, paling lama satu minggu limbah yang dikemas dalam sak plastik itu, berada di dalam gudang. “Limbah ini segera diangkut ya. Tidak boleh lama-lama. Paling lama 1 minggu,” pintanya yang diangguki Minkiet.

Politikus PDIP tersebut memberi toleransi satu minggu, karena tidak mungkin pihak perusahaan mengangkut limbah itu setiap hari. Mengingat, penghitungan biaya karena limbah tersebut dimusnahkan di luar kota. “Kalau tiap hari diangkut, kan limbahnya belum banyak. Kalau diangkut, kan tidak sampai penuh kendaraannya. Kan perusahaan ngitung ongkosnya juga,” tambahnya.

Rombongan sidak kemudian meninjau tempat pengisian hasil proses siling. Menurut Agus, kebocoran dalam pengisian dari tangki perusahaan ke truk tangki yang akan membawa solar, terbuka. Sehingga bau keluar dan terhirup warga sekitar. Warga kemudian melaporkan bau tersebut ke DPRD. 

“Ini penyebabnya. Katanya sudah dibenahi. Makanya, sudah tidak bau. Sampaian rasakan sendiri. Kalau menurut sampaian tidak bau, maka menurut saya, juga tidak bau,” ujar Agus ke sejumlah wartawan.

Meski sudah tidak ada bau lagi, Agus berharap pihak perusahaan terus melakukan pembenahan, agar tidak dikomplain dan meresahkan warga sekitar.Ia berterus terang, melakukan sidak ke perusahaan pengolah limbah oli menjadi bahan bakar solar tersebut, atas laporan warga. Dalam kesempatan itu, Agus juga berharap perusahaan memperhatikan warga sekitar. “Jangan lupa ya, CSR-nya berikan ke warga,” pungkasnya.

Di tempat yang sama Minkiet manajer tekhnik operasional membenarkan, kalau penyebab bau karena sistem pengisian dari tangki hasil produksi ke armada tangki pengangkut hasil produksi (Solar). Pihaknya kemudian melakukan pembenahan, dari sistem pengisian soler ke terbuka diubah ke sistem tertutup alias kedap udara.

 “Dulu kan dari tangki penyimpanan hasil produksi dipindah ke armada tangki, terbuka. Jadi uapnya keluar terbawa angin dan menimbulkan bau. Kalau sekarang sudah tertutup. Ujung pipa, masuk ke dalam tangki truk dan lubang tangki armada tertutup rapat. Jadi pengisian sitem kedap udara. Uap solar tidak keluar,” jelasnya.

Terhadap permintaan komisi 3 soal limbah tak boleh ditimbun satu minggu, akan dipenuhi. Saat ini saja, limbah dibawa ke luar kota tidak lebih satu minggu. Soal CSR, menurut Minkiet dikelola oleh perusahaan. Sasarannya adalah warga sekitar pabrik. “CSR kami kelola sendiri. Kalau RW 8, sudah kami beri. Tapi mereka menolak. Ya, kami berikan ke warga sekitar lainnya,” pungkasnya.

Pewarta : Agus Salam
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->