6 Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu Minim Serapan, Rp 387 Miliar Kas Daerah Nandon

foto ilustrasi
foto ilustrasi

BATUTIMES - Tercatat dari 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batu, ada 6 OPD diantaranya yang serapannya masih sangat rendah dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu tahun 2018. 

Hal tersebut membuat sisa uang kas daerah yang belum bisa dibelanjakan sejumlah Rp 387 miliar. Dari 6 OPD Kota Batu itu antara lain Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu yang serapannya masih 13,8 persen, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batu serapan 35,6 persen, Dinas Kesehatan Kota Batu serapan 39,2 persen.

Lalu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Batu serapan 44 persen, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serapan 47 persen, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu sebesar 46,5 persen.

“Untuk pengeluaran anggaran sampai tertanggal 4 Oktober 2018 lalu sisa uang khas daerah yang ada di bank dan belum bisa dibelanjakan ada Rp 387 miliar. 6 OPD itu tak mencapai 50 persen hingga triwulan IV tahun ini,” ungkap Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso. 

Meskipun ada 6 OPD yang serapannya rendah, di sisi lain ada OPD di awal bulan Oktober ini yang mencapai di atas 50 persen penyerapan anggarannya. “Meskipun ada serapan yang rendah, tetapi ada juga yang di atas 50 bahkan 60 persen ke atas,” imbuhnya.

Anggaran lebih dari 60 persen diantaranya di Dinas Pendidikan Kota Batu mencapai 60 persen, Satpol PP sejumla 69 persen, Kesbangpol mencapai 67 persen.

Menurutnya rendahnya serapan dari 6 OPD tersebut di atas karena masih dalam proses pengerjaan hingga saat ini belum terselesaikan. Contohnya seperti OPD DPUPR Kota Batu banyak proyek infrastruktur yang masih sedang berjalan. 

“Sehingga, uang tidak bisa dicairkan karena menunggu proyek tersebut selesai. Meskipun ada aturan termin 30 persen yang boleh diambil di tahap awal pembangunan," tambah mantan anggota DPRD Kabupaten Malang ini. 

Sama halnya dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu juga demikian. Karena memang memiliki proyek-proyek pembangunan yang belum terselesaikan sehingga belum bisa dibayarkan.

Pewarta : Irsya Richa
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher :
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->