Koperasi Karyawan Tahan Pengembalian Uang Denda, Dinas Koperasi Ingatkan Perusahaan Tidak Main-Main

kepala disnaketrans (Baju hitam) ketua komisi 3 sebelah kirinya kepala Disnakertrans serta kepala kpoperasi berpakaian putih tulang (Agus Slama/Jatim TIMES)
kepala disnaketrans (Baju hitam) ketua komisi 3 sebelah kirinya kepala Disnakertrans serta kepala kpoperasi berpakaian putih tulang (Agus Slama/Jatim TIMES)

BATUTIMES - Koperasi Karyawan PT Sumbertaman Keramika Industri (SKI) tidak akan mengembalikan atau memberikan uang denda atau dana kondite karyawan, yang masuk ke koperasi. Sebab, perusahaan belum memiliki lembaga yang bisa menampung dan mengelola uang tersebut.

Uang yang saat ini terkumpul di koperasi akan diserahkan, jika lembaga yang bisa mengelola uang kondite terbentuk. Pernyataan tersebut disampaikan ketua koperasi Haryono, saat bertemu dengan Dinas Koperasi, Uasaha kecil, Perdagangan dan Perindustrian, Selasa (09/10) sekitar pukul 13.00 di kantor DKUPP,  jalan Mastrib, Kota Probolinggo

Pertemuan tersebut juga dihadiri kepala Disnakertrans Wahono dan ketua komisi 3 DPRD Agus Royanto, serta sejumlah awak media. Dalam kesempatan tersebut, Haryono mengatakan, dana kondite yang ada di koperasi, untuk  2017 sebanyak Rp15 juta. Sedang tahun 2017, sekitar Rp 70 juta. Sementara, untuk tahun ini, pihak koperasi belum melaporkan ke DKUPP.

Disebutkan, koperasi yang diberi nama Gotong Royong tersebut dibentuk sejak SKI masih bernama SAKI (Semeru Agung Keramika Industri). Namun dalam perjalanannya sempat vakum dan diaktifkan kembali sekitar tahun 2013 dan saat itu, ketuanya adalah Haryono sendiri. “Mulai Saki sempat vakum dan tidak aktif. Terus beberapa tahun setelah SAKI diakuisisi dan berganti nama SKI, diaktifkan lagi hingga sekarang,” tandas Haryono.

Disebutkan, ia menerima uang denda, bukan dari karyawan langsung, tetapi dari seseorang yang tidak dijelaskan namanya. Karenanya, uang kondite yang diterimanya hanya berjumlah Rp15 juta, padahal diperkirakan jumlahnya lebih besar dari itu. Mengingat, dari data slip gaji karyawan, ada karyawan yang kena kondite sampai Rp 300 ribu, bahkan ada yang Rp 400 ribu dalam dua minggu. Sedang jumlah karyawan tetap dan kontrak lebih dari 800 orang. “Di catatan kami sebesar itu,”ujarnya.

Sementara, Supriyanto, manajer HRD PT SKI juga tidak menjelaskan, jumlah pastinya dana kondite. Ia mengatakan, kalau tahun depan, denda karyawan diturunkan menjadi Rp25 ribu dari Rp50 ribu. Denda tersebut berlaku bagi karyawan yang melanggar 15 item. Sedang jika memecahkan atau merusak produk, dendanya tergantung harga produk. “Tarikan dendanya tidak langsung seperti kemarin. Tapi melalui proses. 2 minggu berikutnya, denda kami tarik,” ujarnya.

Sedang Gatot Wahyudi kepala DKUPP tetap pada pendiriannya, pihak koperasi mengembalikan dana kondite ke karyawan. Sebab, koperasi tidak punya hak dan tidak dibolehkan oleh undang-undang, menerima dan mengelola uang denda. Dan lagi, Gatot meminta koperasi untuk menghitung dengan benar jumlah uang denda karyawan. “Saya rasa kalau perusahaan yang menarik denda, ada file-nya. Itu kan bisa dicari. Nanti ketahuan, berapa jumlahnya dan dimulai tahun berapa tarikan denda itu,” katanya.

Sedang SHU (Sisa Hasil Usaha) Koperasi, tidak hanya diberikan ke karyawan yang tetap saja, Karyawan kontrak, juga berhak, jika mereka menjadi anggota koperasi. Ditambahkan, karyawan yang membayar simpanan pokok atau wajib ke koperasi, secara otomatis anggota koperasi. “Kalau seluruh karyawan membayar simpanan pokok, maka mereka juga anggota koperasi. Masak karyawannya 800 orang yang menjadi anggota koperasi hanya 250 orang. Kan semua karyawan membayar simpanan pokok,” tambahnya.

Agus riyanto meminta PT SKI tidak main-main dengan uang denda. Ia berharap, karyawan yang mokong sehingga sering kena denda jangan dipelihara. Perusahaan jangan senang menarik denda dari karyawannya karena mendapatkan uang.

Politikus PDIP itu berharap, karyawan yang berkali-kali kena denda, harus diberhentikan. “Mereka kan sudah tidak ada niatan kerja yang bagus. Karyawan yang sering kena denda jangan dipertahankan. Berhentikan saja,” tegasnya.

Sebab, menurut Agus, karyawan yang sering kena denda, ada yang diuntungkan, karena mereka mendapat uang dari denda karyawan. Ia berharap, karyawan yang salah untuk tidak langsung didenda, tetapi diperingatkan baik lisan atau surat sebanyak tiga kali. Jika tetap melakukan kesalahan, lagi bisa didenda, “”Kalau sudah tiga kali dibina tetap melakukan kesalahan, didenda saja. Denda cukup sekali. Setelah itu karyawan yang bersangkutan diberhentikan saja. Kan mereka sudah tidak mau dibina,” pungkasnya.

Pewarta : Agus Salam
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->