Gara-Gara Main "Sunat-Sunatan", Kepala Satpol PP Kota Batu Jadi Tersangka Korupsi

Kepala Satpol PP Kota Batu Robiq Yunianto saat menemui awak media, beberapa waktu lalu. (Foto: Irrsya Richa/ MalangTIMES)
Kepala Satpol PP Kota Batu Robiq Yunianto saat menemui awak media, beberapa waktu lalu. (Foto: Irrsya Richa/ MalangTIMES)

BATUTIMES - Kasus korupsi kembali mengguncang Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Salah satu pejabatnya kembali tersandung kasus sunat-menyunat anggaran. Kepala Satpol PP Kota Batu Robiq Yunianto ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu. 

Robiq disangkakan menjadi dalang dalam kasus Pemotongan Honorarium Kegiatan Piket Satpol PP Batu tahun 2017 di empat tempat. Penetapan itu dibenarkan oleh Kasi Pidsus Kejari Kota Batu Fariman Insani Siregar. "Memang proses penyidikan dan sudah menetapkan satu tersangka ASN Satpol PP Kota Batu, inisialnya RY," terangnya pada awak media. 

Dalam kasus tersebut, penyidik memperoleh bukti yang kuat bahwa Robiq menyunat alias memotong hak-hak bawahannya. Untuk diketahui, ada empat bangunan pemerintahan di Kota Batu yang mendapatkan penjagaan penuh pihak Satpol PP. Empat lokasi itu ialah Balai Kota Among Tani, Gedung DPRD, Rumah Dinas Wali Kota Batu dan Rumah Dinas Wakil Wali Kota Batu. 

Para personel Satpol PP setiap hari digilir untuk membantu penjagaan bangunan-bangunan itu. Harusnya, personel yang jaga mendapat honorarium dalam nominal tertentu. Tetapi yang sampai di tangan petugas lapangan tak sebanyak yang tertera di atas kertas. 

Fariman mengungkapkan, penetapan tersangka oleh Kejari Kota Batu tersebut sejak Senin (5/11/2018) lalu. Sementara, kasus ini mulai diendus aparat penegak hukum pada Mei 2018. Adapun beberapa saksi yang diperiksa mulai dari bendahara, pengawas piket, Banpol, dan lainnya. "Dari temuan bukti-bukti awal, lantas dilakukan penyidikan sejak Agustus 2018," urainya.

Sebagai tersangka, Robiq dikenai pasal berlapis. Yaitu pasal 2 dan Pasal 3 no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 e UU Tipikor tentang pemotongan honorarium. Lalu pasal 9 tentang pemalsuan dokumen. "Barang buktinya ada beberapa dokumen," terangnya. 

Meski demikian, menurut Fariman, Robiq tidak ditahan karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan. Robiq harus melakukan kontrol kesehatan secara rutin."Tersangka ini tetap memenuhi panggilan walaupun sakit. Tetapi kami tetap memantau setiap aktivitas tersangka ini," ucapnya. 

Dia menambahkan, pihak kejaksaan juga sudah bersurat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim untuk menghitung berapa nilai kerugian negara. "Hasilnya masih belum tahu, baru beberapa hari kami mengirimkan hal ini. Secepatnya lah," imbuhnya. 

Karena kasus masih terus dikembangkan, Fariman menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dari kasus ini. Oleh karena itu ia terus melakukan penyidikan dari kasus ini berdasarkan laporan hasil dari pemeriksaan saksi-saksi.

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher :
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->