Manajemen PT SKI, Tak Penuhi Panggilan Polres Probolinggo, Ini alasannya

Saat sejumlah wartawan konfirmasi soal ketidakhadiran menejemen PT SKI ke penyidik (Agus Salam/Jatyim TIMES)
Saat sejumlah wartawan konfirmasi soal ketidakhadiran menejemen PT SKI ke penyidik (Agus Salam/Jatyim TIMES)

BATUTIMES - Polres Probolinggo hari ini, Rabu (7/11) memanggil menejemen PT Sumbertaman Keramika Industri (SKI). Namun, tak satupun dari PT SKI yang memenuhi panggilan Satreskrim. Kuasa hukum PT SKI tidak bisa hadir, karena menghadiri sidang di PN (Pengadilan Negeri) Lumajang. 

Ketidak hadiran manajemen PT SKI pada panggilan pertama, dibenarkan oleh salah satu penyidik Firman, Rabu sore. Alasannya, karena kuasa hukumnya tidak bisa mendampingi kliennya, mengingat ada acara bersamaan dengan yang di Lumajang. Kuasa hukum bisa hadir mewakili kliennya, Sabtu depan.

Dengan demikian, pihak penyidik tidak perlu melayangkan surat penggilan ke dua. Meminta kuasa hukumnya siap hadir pada Sabtu mendatang, tanpa surat panggilan lagi. Mahmud, kuasa hukum PT SKI mengatakan sendiri ke penyidik. “Kemarin kuasa hukumnya ke sini. Memberitahukan ketidakhadirannya sekarang. Ia sanggup Sabtu ke sini,” ujar Firman saat di ruangannya.

Saat dikonfirmasi, Mahmud membenarkan, kalau sebelumnya hadir menghadap tim penyidik. Keperluannya, memberitahukan ketidakhadirannya, mengingat ia harus menghadiri sidang di PN Lumajang. Ia pun ke tim penyidik meminta penjadwalan ulang, sesuai kesepakatan. “Kemarin saya menghadap ke penyidik. Kami mengatakan, kalau hari ini tidak bisa menghadiri panggilan,” tandasnya.

Pria yang tinggal di Lumajang itu mengatakan kalau hari ini dirinya ada acara sidang gugatan pra peradilan Polsek Senduro Polres Lumajang di PN Lumajang. Ia bersedia hadir, Sabtu depan dan tanpa surat penggilan lagi. “Tanpa surat panggilan, kita langsung hadir nanti Sabtu. Selanjutnya menunggu konfirmasi dari Reskrim Polresta Probolinggo,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, manajemen PT SKI dipanggil Polresta Probolinggo, atas laporan 8 karyawaannya. Mereka mempermasalahkan soal uang denda atau kondite yang terlalu memberatkan. Selain itu, mereka ingin mengetahui aliran dana tersebut, mengingat sampai saat ini mereka belum mengetahui alirannya dan digunakan untuk apa. Jika uang tersebut dikelola perusahaan, pelapor tidak mempermasalahkan, namun jika mengalir ke oknum, maka harus dipertanggungjawabkan.

Pewarta : Agus Salam
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->