3 Perda PDAM Kota Batu Akhirnya Ditetapkan, Diantaranya tentang Museum Air

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko (kanan) bersama Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo (kiri) dan Direktur PDAM Kota Batu Sunaedy (tengah) menyalakan kran air sebagai tanda peresmian pelayanan air PDAM di Dusun Sekarputih, Desa Pendem
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko (kanan) bersama Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo (kiri) dan Direktur PDAM Kota Batu Sunaedy (tengah) menyalakan kran air sebagai tanda peresmian pelayanan air PDAM di Dusun Sekarputih, Desa Pendem

BATUTIMES - Akhirnya keinginan dua peraturan daerah (perda) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batu, Senin (18/11/2018) di Gedung DPRD. Dua perda itu yakni tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyertaan Modal PDAM.

Sebelumnya pada akhir Oktober 2018 lalu satu perda juga telah ditetapkan. Satu perda ini adalah Among Tirto. Perda ini terkait dengan struktur organisasi PDAM, mulai dari masa bakti direktur, kenaikan pangkat, hingga gaji karyawan.

Sedangkan dua perda yang ditetapkan itu terkait penyediaan untuk melancarkan fasilitas kepada masyarakat. Sebab PDAM sudah menganggarkan Rp 48 miliar yang dibutuhkan oleh PDAM Kota Batu untuk memenuhi kebutuhan.

Direktur PDAM Kota Batu Sunaedi mengatakan, dengan ditetapkannya perda penyertaan itu tentunya akan mempermudah anggaran tersebut bisa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Batu tahun 2019 mendatang.

“Adanya perda ini untuk mengatur anggaran. Dan akhirnya ditetapkan di akhir November ini sehingga mengharapkan anggaran bisa dimasukkan dalam APBD Kota Batu 2018,” ujar pria yang akrab disapa Edi Sokek.

Dari total anggaran itu PDAM Kota Batu punya 3 program besar yakni pemberian pelayanan publik bagi wilayah yang belum terlayani PDAM seperti Desa Pendem, Kelurahan Dadaprejo, Desa Mojorejo, dan Desa Bumiaji. “Yang paling utama itu menyelesaikan Pekerjaan Rumah di Desa Pendem agar segera selesai,” imbuhnya.

Lalu program kedua untuk pengembangan usaha PDAM. Dan ketiga yakni wisata pendidikan atau edukasi tentang museum air.

“Tetapi yang kami sangat prioritaskan adalah penyediaan pelayanan jaringan,” jelasnya. 

Hanya saja dari total Rp 48 miliar itu, tidak diberikan langsung dalam 1 tahap pencairan. Tetapi proses pencairannya bertahap sesuai tahapan pengajuan yang diajukan oleh PDAM. “Totalnya Rp 48 miliar ini dalam jangka waktu  bisa sampai 20 tahun. Jadi gak langsung,” ujarnya.

Menurut Sokek akhirnya 3 perda yang diinginkan itu akhirnya bisa ditetapkan di tahun 2018. “Alhamdulillah bisa ditetapkan semua. Kedepan agar lebih baik serta menjalankannya sesuai dengan perda,” tambahnya.

Seperti diketahui, akhir November ini merupakan target untuk menetapkan 2 perda tersebut. Sesuai juga dengan keinginan Wali Kota Batu.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo menjelaskan, dengan ditetapkannya 2 perda itu agar bisa dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan bisa melindungi masyarakat Kota Batu. 

“Perda ini sangat penting sama-sama menuju kebaikan. Dengan adanya payung hukum itu agar ditaati. Agar bisa untuk melindungi masyarakat,” ujar Cahyo.

Pewarta : Irsya Richa
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher :
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->