Drama Eksekusi Pasar PKL Rumah Tua Kota Batu (4)

Hakim Juru Sita Sebut Area Pasar PKL Rumah Tua Kini Terbagi Dua Nama

Panitera muda Perdata PN Malang Rudy Hartono sebagai hakim juru sita saat mengimbau PKL untuk keluar dari area Rumah Tua, Kota Batu. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Panitera muda Perdata PN Malang Rudy Hartono sebagai hakim juru sita saat mengimbau PKL untuk keluar dari area Rumah Tua, Kota Batu. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

BATUTIMES - Saling klaim lahan di area Rumah Tua, Jalan Sudiro, kelurahan Sisir, Kota Batu, memunculkan sengketa. Berdasarkan data Pengadilan Negeri (PN) Malang, lokasi yang menjadi pasar pedagang kaki lima (PKL) itu telah dimiliki oleh dua nama.

Panitera muda perdata PN Malang Rudy Hartono menguraikan, eksekusi tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Ketetapan Ketua PN Malang No 6 eksekusi 2018. "Pelaksanaan eksekusi ini melaksanakan putusan PN Malang nomor 40.PDT/2015 junto Putusan Nomor 220.PDT/2016 Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, junto Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1094k. PDT/2017 antara Linawati Hidajanto dkk melawan Suprapto dkk," urainya. 

"Ini masalah perebutan lahan. Objek sengketanya ada lima bidang tanah," tambah Rudy yang bertindak sebagai hakim juru sita. 

Dia menjelaskan, ada dua nama yang tertera sebagai pemilik lima bidang tanah itu. Yakni Linawati Hidajanto dan Yenilla Hidajanto. Keduanya memegang sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Kelurahan Sisir.

Rinciannya, Linawati menguasai lahan di area Rumah Tua dengan nomor sertifikat HGB 825/Kelurahan Sisir untuk bidang tanah seluas 8.296 meter persegi di Jalan Sudiro No 5.  Lantas, Yenila Hidajanto memiliki empat bidang tanah dengan sertifikat HGB nomor 827, 830, dan 831 serta surat ukur nomor 004007/2001 dengan luas berbeda-beda. Yakni 571 meter persegi, 853, 1.283, serta 1.690 meter persegi.

"Berarti, kalau atas nama maka hak kepemilikannya milik Hidajanto. Objek yang kami eksekusi ini adalah putusan penetapan atas nama Linawati Hidajanto," tambah Rudy. 

Sementara terkait Suprapto, menurut Rudy merupakan pemilik HGB sebelum adanya putusan pengadilan itu. "Sebelum ada putusan, Suprapto yang menguasai lahan sengketa ini. Sehingga penyewa kios-kios yang ada di sini menyewanya melalui Suprapto," terangnya.

Namun setelah dilakukan eksekusi, objek tanah tersebut akan diserahkan kepada pemohon eksekusi (Linawati) melalui kuasa hukumnya. "Memang ada perlawanan terhadap eksekusi ini, dan juga sekarang dalam proses persidangan. Namun, keputusan dari PN Malang tetap eksekusi," ucapnya. 

Sebelum eksekusi,  pihak PN Malang juga telah melakukan langkah-langkah pemberitahuan. Mulai dari surat teguran pertama yang berjangka waktu 8 hari agar secara mandiri mengosongkan lahan, juga surat teguran kedua. "Itu sudah dilaksanakan, sampai dengan detik ini pihak Suprapto dkk juga diberi tahu akan pelaksanaan eksekusi," pungkasnya. 

Lalu seperti apa bentuk pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian? Serta  bagaimana nasib PKL di sana yang telanjur menyewa? Simak ulasannya dalam seri laporan khusus MalangTIMES.  (*)

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher :
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->