Alasan Rest Area Poncokusumo Sepi, Wakil DPRD Tolak Usul Terminal Wisata Tumpang

Rest area Gubugklakah, Poncokusumo, yang jadi dasar rencana terminal wisata Tumpang tumbang dari awal pengajuan oleh DPRD  Kabupaten Malang. (dok MalangTIMES)
Rest area Gubugklakah, Poncokusumo, yang jadi dasar rencana terminal wisata Tumpang tumbang dari awal pengajuan oleh DPRD Kabupaten Malang. (dok MalangTIMES)

BATUTIMES - Usulan terminal wisata Tumpang yang ditolak DPRD Kabupaten Malang ternyata didasarkan pada  keberadaan rest area Gubugklakah, Poncokusumo, yang dinyatakan jauh dari ekspektasi. Yakni, sepinya pengunjung atau wisatawan ke rest area yang digerojok anggaran senilai Rp 2,1 miliar tahun 2018 serta  2017  mendapat suntikan anggaran  Rp 960 juta itu.

Kondisi tersebut yang melatarbelakangi DPRD Kabupaten Malang melalui Wakil Ketua Unggul Nugroho menolak sejak awal rencana pembangunan yang diajukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub). "Penolakan muncul sejak awal kabar pembangunan itu muncul. Karena apa? Karena fungsi terminal sudah tidak jelas. Selain itu, pembangunan rest area Gubugklakah saja buktinya mana? Jumlah wisatawan yang ke sana jumlahnya sedikit sekali," kata Unggul memberikan alasan DPRD menolak usulan terminal wisata Tumpang yang membutuhkan anggaran Rp 400 juta pada tahap awal.

Politisi dari Partai Gerindra ini juga meyayangkan anggaran pembangunan berjumlah miliaran rupiah yang ternyata di luar ekspektasi. "Lebih baik anggarannya dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat. Makanya usulan terminal wisata kami tolak dari awal. Rest area Gubugklakah saja dimaksimalkan. Itu sudah banyak memakan anggaran," ujarnya.

Namun,  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang mengatakan pembangunan rest area Gubugklakah memang belum selesai. Begitu pun  proses pengembangan destinasi wisata Bromo Tengger Semeru (BTS) yang masuk dalam 10 Bali Baru.

Made Arya Wedanthara, kepala Disparbud Kabupaten Malang, di akhir tahun lalu menyampaikan, walau rest area Gubugklakah sudah bisa berfungsi, prosesnya baru sekitar 75 persen. "Tahun ini rencananya dioptimalkan seluruh fasilitas pendukungnya dalam mendukung program strategis pariwisata pemerintah pusat di BTS," ujar Made Arya.

Seperti diketahui, untuk memuluskan 10 Bali Baru yang salah satunya adalah BTS., pemerintah pusat juga mengebut proyek infrastruktur untuk menghubungkan arus kunjungan wisatawan. Misalnya saja pembangunan jalan tol maupun rencana strategis nasional lainnya.

Berbagai proses penyelesaian inilah yang dimungkinkan luput dari pandangan DPRD Kabupaten Malang dengan meminta hasil dari berbagai pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata secara jangka pendek. Misalnya yang ditanyakan  Unggul atas keberadaan rest area Gubugklakah yang menurutnya sangat sedikit dikunjungi wisatawan serta menjadi dasar adanya penolakan rencana pembangunan terminal wisata Tumpang dengan mempergunakan lahan terminal yang fungsinya setip tahun menurun.

Potensi wisatawan ke BTS, menurut data Disparbud Kabupaten Malang  tahun 2017, mencapai 573.984 orang wisatawan. Jumlah itu terbagi dari 22.602 wisatawan mancanegara dan 551.346 wisatawan domestik. Setiap tahun kunjungan wisatawan ke BTS terus meningkat. Kunjungan selama tahun 2018, wisatawan lokal ada 828.247 orang dan mancanegara sebanyak 24.769 orang.

Potensi gemuk wisatawan tersebut tentunya bisa dimaksimalkan dengan berbagai infrastruktur pendukung yang ada di kabupaten Malang. Apalagi  pintu masuk wisata ke Bromo ada 4 jalur berbeda. Salah satunya adalah melalui Kabupaten Malang.

Karena itulah, proses pembangunan infrastruktur pendukung wisata BTS terus dikebut dan mendapat bantuan dari anggaran pemerintah pusat. Salah satu faktor pendukung untuk menarik wisatawan yang akan ke BTS melalui jalur Kabupaten Malang, adalah kesiapan infrastruktur.

Melihat celah inilah, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang merancang adanya perubahan fungsi terminal Tumpang yang telah lama sepi menjadi terminal wisata yang nantinya akan menjadi ruang tunggu dan transit wisatawan ke BTS. Ataupun wisatawan yang akan berkeliling di wilayah Tumpang yang juga memiliki beberapa destinasi wisata unggulan.

"Tujuannya rencana kita ke sana. Karena terminal tipe C sudah tidak berfungsi optimal. Banyak kendaraan umum tidak mau lagi masuk. Eksesnya retribusi terminal semakin turun. Untuk menghidupkannya lagi, perlu ada perubahan," ujar Hafi Lutfi, kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang.

Sektor pariwisata tidak bisa dinilai secara jangka pendek karena banyaknya elemen lain sebagai daya dukung yang juga menjadi penentu keberhasilannya. Tapi, sektor pariwisata telah menjadi harapan baru pemerintah dalam mendapatkan devisa sehingga penilaian pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata dalam kontek meraup pendapatan asli daerah (PAD) tidak bisa dibandingkan dengan program lainnya yang bersifat jangka pendek.

Hal ini mengacu pada pernyataan Unggul yang menyampaikan alasan penolakan pembangunan terminal wisata juga karena Pemkab Malang memprioritaskan masalah kesehatan bagi warga miskin.

Unggul menghadapkan potensi jangka panjang di lini pariwisata yang berdampak pada berbagai perubahan masyarakat dengan persoalan kesehatan. Dirinya mengatakan, kesehatan tahun 2019 menjadi beban tanggungan Pemkab Malang dengan nilai Rp 50 miliar. "Dan itu lebih prioritas dibandingkan dengan pembangunan terminal wisata," pungkasnya.

 

Pewarta : Dede Nana
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->