DPRD Kabupaten Malang Siap Tempuh Jalur Hukum Terkait Polemik Sumber Air Wendit

Sumber Air Wendit tempo dulu di Kabupaten Malang yang terus berpolemik sampai saat ini. (pinterest)
Sumber Air Wendit tempo dulu di Kabupaten Malang yang terus berpolemik sampai saat ini. (pinterest)

BATUTIMES - Polemik berlarut-larut mengenai pengelolaan sumber air Wendit di wilayah Pakis, Kabupaten Malang, membuat permasalahan tersebut semakin tidak kelihatan ujung penyelesaiannya. Terbaru, DPRD Kabupaten Malang siap menggugat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas keputusan dalam pengelolaan air sumber Wendit.

Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko menegaskan, persoalan tersebut akan diajukan di jalur hukum apabila surat keputusan (SK) Kemenerian PUPR tidak dicabut. "Kami siap menggugat jika dalam tempo seminggu ke depan tidak mencabut SK tersebut," tandas Hari setelah kembali mendatangi Kementerian PUPR di Jakarta bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, Direktur PDAM Syamsul Hadi, Kepala Bakorwil Jawa Timur Wilayah III Benny Sampirwanto, serta sejumlah jajaran Pemkab Malang.

Pernyataan tegas politisi senior dari PDI Perjuangan tersebut merupakan langkah akhir apabila seluruh dialog antara Pemkab Malang dan Pemkot Malang kembali deadlock, seperti tahun lalu.

Waktu sepekan yang diberikan tersebut jatuh pada tanggal 19 Februari 2019 mendatang. Apabila sampai jatuh tempo tidak ada pencabutan SK Kementerian PUPR, maka Pemkab Malang akan melakukan gugatan melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan pencabutan 4 SK Kementerian PUPR yang dinilai tidak prosedural oleh Pemkab Malang itu  terkait mengenai penguasaan dan pengelolaan sumber air Wendit yang dikomersialkan oleh PDAM Kota Malang. Yakni, SK No 926/KPTS/M/2018 tentang pengolaan sumber air Wendit I, SK No 927/KPTS/M/2018 untuk pengolaan sumber air Wendit II, SK No  928/KPTS/M/2018 tentang pengolaan sumber air Wendit III, serta SK tentang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sumber air Wendit.

SK tentang BJPSDA bahkan menuai pernyataan keras dari DPRD Kabupaten Malang selama ini. Sebab, terkait aset yang ada di Kabupaten Malang tersebut, keuntungannya bisa dibilang masuk semua ke Pemkot Malang.

Sharing keuntungan yang diterima Pemkab Malang hanya Rp 133 per meter kubik. Malah pembagiannya, Rp 33-nya dibayarkan kepada Perum Jasa Tirta I. Jadi, Pemkab Malang hanya mengantongi Rp 100 per meter kubik.

"Kalau masih seperti ini, sudahlah, putuskan saja kontrak dengan PDAM Kota Malang. Sumber air Wendit kita kelola sendiri," ujar Didik Gatot Subroto dari Komisi I DPRD Kabupaten Malang.

Hari pun menjelaskan, gugatan atas SK tersebut didasarkan pada penerbitannya yang tidak prosedural. Pertama, saat PDAM Kota Malang mengusulkan surat izin pengelolaan air (SIPA), tidak menyertakan rekomendasi dari Pemkab Malang. "Padahal Wendit merupakan aset Pemkab Malang. Ini tidak ada itu (surat rekomendasi) dari Pemkab Malang," katanya.

Selain hal tersebut, politisi PDI Perjuangan ini mempersoalkan tidak adanya analisis dampak lingkungan (amdal) saat mengajukan SIPA.  "Lebih parah dalam SK jementerian ada salah sebut dalam penyebutan alamat. Disebutkan sumber air Wendit berada di kawasan Kota Malang. Padahal secara geografis, letaknya berada di Kabupaten Malang dan aset Pemkab Malang," ucap Hari yang menunjukkan peta lokasi konflik berlarut-larut tersebut. 

Pemkab Malang sebenarnya juga telah memberikan opsi yang saling menguntungkan. Yakni pembagian keuntungan bisa disesuaikan dan saling memberikan dampak baik bagi kedua pemerintahan daerah tersebut.

Namun, Pemkab Malang menyayangkan PDAM Kota Malang tidak memberikan respons positif atas persoalan yang dianggap serius itu. Padahal, juga  ada tuntutan berupa somasi oleh warga sekitar sumber air Wendit.

Jika PDAM Kota Malang kehilangan hak pengelolaan sumber air Wendit, dipastikan pasokan air untuk ribuan pelanggan akan terhenti. Sebab, selama ini sebagian besar kebutuhan air untuk warga Kota Malang dipasok dari Wendit.

 

Pewarta : Dede Nana
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->