Hibah Rp 80 M Gagal Cair, Aparat Hukum Diminta Awasi Penyaluran Dana Hibah-Bansos Rp 195 M

Rapat konsultasi dengan Pemprov Jatim
Rapat konsultasi dengan Pemprov Jatim

BATUTIMES - Kesalahan penganggaran APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2019 berbuntut pada gagalnya pelaksanaan program dana hibah untuk desa sebesar Rp 80 miliar. Program yang sebagian besar untuk pembangunan jaringan perpipaan, air bersih, sanitasi, plengsengan dan jalan desa tersebut bisa dilakukan setelah perubahan APBD. Dengan catatan, jika waktu mencukupi.

Sementara belanja tidak langsung, yakni belanja hibah Rp 165 miliar dan belanja bantuan sosial (Bansos) Rp 30 miliar yang juga menjadi polemik, tetap bisa dicairkan kepada masyarakat. Namun proses pencairannya diminta dilakukan secara ketat dan dalam pengawasan aparat penegak hukum.

“Hasil evaluasi Pemprov Jatim, dana hibah Rp 165 miliar dan Bansos Rp 30 miliar tidak melalui tahapan yang diatur oleh Permendagri. Tapi Pemkab ngotot akan melaksanakan meskipun unprosedural. Karena itu jangan persalahkan Dewan jika pada saat pelaksanaan terjadi permasalahan hukum. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, Luly Noermadiono, harus bertanggung jawab,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono.

Menurut Joko, kegagalan program pembangunan di pedesaan Rp 80 miliar, karena Kepala Dinas Cipta Karya salah memasukkannya ke rekening belanja barang dan jasa bantuan hibah ke pedesaan. Rekening ini dilarang sesuai dengan Permendagri dan harus dilakukan penyesuaian di perubahan APBD 2019 mendatang.

“Alokasi dana pembangunan Rp 80 miliar menjadi sia-sia. Revisi kesalahan rekening itu bisa dilakukan pada perubahan APBD dengan waktu pelaksanaan tiga bulan,” tandas Joko.

Beberapa program pembangunan yang gagal dilaksanakan tersebut di antaranya, pengembangan jaringan perpipaan SPAM Rp 2,9 miliar, drainase Rp 3,7 miliar, PPAB Rp 5 miliar, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi (DAK) Rp 5,5 miliar. Program pembangunan infrastruktur permukiman, tembok penahan tanah jalan lingkungan pedesaan Rp 13 miliar, serta program perencanaan dan pengawasan (DED) TPT Perdesaan Rp 1 miliar.

Sementara itu, Misbah Zunib, Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan menyatakan, bahwa pihaknya akan kembali mengalokasikan anggaran yang gagal dicairkan pada pembahasan perubahan APBD mendatang. Pihaknya berharap, jadwal pembahasan PABBD bisa dimajukan. Sehingga ada sisa waktu yang cukup untuk melaksanakan program pengganti senilai Rp 80 miliar tersebut.

“Program akan dialihkan pada kegiatan lain yang waktu pelaksanaannya mencukupi. Jika tidak, akan dimasukkan sebagai Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan) APBD 2019,” kata Misbah Zunib.

 

Pewarta : Arisandi Pasuruantimes
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->