KPK Beber Peringkat Profesi Terjerat Kasus Korupsi di Probolinggo, Terbanyak Wakil Rakyat

Anjas Prasetyo, Gratifikasi Direktorat Gratifikasi, Deputi Bidang Pencegahan KPK RI (Agus Salam/Jatim TIMES)
Anjas Prasetyo, Gratifikasi Direktorat Gratifikasi, Deputi Bidang Pencegahan KPK RI (Agus Salam/Jatim TIMES)

BATUTIMES - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada dilevel 38. Dibanding tahun sebelumnya (2017) naik, dari 37 ke 38 di tahun 2018. Dengan demikian, IPK Negara Indonesia  lebih baik atau dengan kata lain, jumlah kasus korupsi turun. Karena semakin tinggi angka CPI, maka angka korupsi di negara tersebut semakin rendah. 

IPK sebesar itu, lebih baik dari Thailand yang IPK-nya 36. Kalau dibanding Negara tetangga Malaysia, jumlah korupsi di Indonesia lebih besar. Negeri Jiran tersebut IPK atau CPI-nya 47. Sedang Negara paling bersih dari korupsi adala Zelandia Baru (New Zealand), peringkat di bawahnya, Singapura yang CPI-nya 89.

Peringkat tersebut disampaikan Pemeriksa Gratifikasi Direktorat Gratifikasi, Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Anjas Prasetyo, Kamis (14/2) pagi. Pria yang biasa dipanggil Prasetyo datang ke Kota Probolinggo, sebagai nara sumber dalam acara Sosialisasi Gratifitasi, di gedung Puri Menggalla Bhakti. Sekaligus penandatanganan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan baik.

Dalam paparannya Prasetyo menyebut, semakin tinggi CPI atau IPK sebuah Negara, maka angka korupsi di negara tersebut, makin rendah. Dalam kesempatan tersebut pria kelahiran Jogjakarta ini menyebut, korupsi berdasarkan jenis perkaranya terbanyak adalah penyuapan yakni 60,6 persen. Peringkat kedua kasus PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) 23,04 persen. 

Disusul kasus Penyalahgunaan Anggaran 5,8 persen, kasus Perizinan 2,8 persen, sedang sisanya 7,76 persen kasus lain-lain. Berdasarkan Profesi Jabatan, Anggota DPR dan DPRD paling banyak korupsi yakni, 205 kasus atau 23.64 persen. Disusul pihak swasta sebanyak 204 atau 23.52 persen. Peringkat ketiga pejabat eselon I/II dan III 190 atau 21.91 persen, kemudian Wali Kota atau Bupati sebanyak 87 kasus atau 10 persen.

Lalu kepala Lembaga atau menteri 25 kasus 2,88 persen, 19 Gubernur (2,19 persen), 18 Hakim (2,07 persen) dan 7 Komisioner (0,8 persen) serta 4 kasus duta besar dan korporasi (0,46 persen). Korupsi berdasarkan Jenis Insitusi, teratas Kementrian atau lembaga yakni, 37,71 persen, Peringkat kedua diduduki Pemkot atau pemkab 30,9 persen, 14,856 persen Pemprov, 8,32 persen, 8,32 persen DPR dan DPRD, 6,53 persen BUMN atau BUMD, 56 persen komisi dan lain-lain 0,87 persen. “Ini data per 30 Juni 2018,” ungkapnya.

Tak hanya tentang angka dan prosentase korupsi di Indonesia, Prasetiyo juga menjelaskan, soal ketidaknyamanan menjadi tersangka korupsi. Ia lalu menunjukkan gambar atay foto kondisi di ruang tahanan (Rutan) KPK. Dalam foto yang terpampang di LCD terlihat, ruangan berisi beberapa alas tidur (Kasu) yang bersebelahan dengan Water Closed (WC). “Bisa dibayangkan, bagaimana tidak nyamannya ketika salah satu tahanan buang air besar. Baud an menjijikkan kan,” tandasnya.

Karenanya ia meminta camat, seluruh kepala OPD, Asisten dan staf Ahli serta anggota DPRD setempat yang hadir diacara itu, untuk tidak bermain-main dengan korupsi. Disebutkan, pihaknya datang ke Kota Probolinggo, bukan untuk menangkap koruptor. Tetapi untuk sosialisasi sebagai upaya pencegahan. “Pencegahan itu lebih baik dari penangkapan. Sosialisasi yang kami lakukan, untuk pembinaan. Kalau dibina tidak mau, ya kami binasakan,” ujarnya sambil tertawa. 

Sementara itu, sebelum acara sosialisasi dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan baik. Usai menandatangani pakta integritas, Wali Kota Hadi Zainal Abidin bersama Wakil wali Kota HMS Subri dan ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghoffur dan Bambang Agus Suwignyo serta Pemeriksa Gratifikasi Direktorat Gratifikasi Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI Anjas Prasetyo menyaksikan penandatangan komitmen bersama tersebut.

Poin kesepakatannya, bertanggung jawab dan mengupayakan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan sistem; Tidak akan menawarkan atau memberi, meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sebagai mana diatur dalam perundang-undangan.

Pihaknya menggelar sosialisasi dengan nara sumber KPK, kata Habib Hadi guna membuka wawasan, menyamakan persepsi, memunculkan ide, menyusun langkah dan terobosan positif dalam upaya pengendalian gratifikasi. “Ini dalam rangka pencegahan. kami menghadirkan KPK, karena kami ingin pemerintahan yang kami pimpin bersih,” ujarnya dalam pidato pembukaan sosialisasi tersebut. 

Havib kemudian menjelaskan tentang kewajiban wajib melaporkan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Wajib Lapor Harta Kekayaan ASN (LHKASN) di lingkungannya. Berdasarkan data Inspektorat, per 31 Desember 2018, dari 45 pejabat wajib lapor sudah lapor seluruhnya (100 persen). Sedang wajib lapor LHKASN sebanyak 605 orang, yang terealisasi 469 laporan (77,52 persen).

 

Pewarta : Agus Salam
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->