MK Perkirakan akan Ada 1.000 Lebih Kasus Perselisihan Hasil Pemilu

Sekjen MK,  M. Guntur Hamzah (tengah,  baju hitam) (foto: Joko Pramono/Jatim times)
Sekjen MK, M. Guntur Hamzah (tengah, baju hitam) (foto: Joko Pramono/Jatim times)

BATUTIMES - Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK), M Guntur Hamzah memperkirakan akan ada lebih dari 1000 kasus dan 302 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pasca diselenggarakanya pemilu 17 April nanti, Sabtu (16/3/19) saat di Tulungagung. 

Perkara diregistrasi berdasarkan provinsi,  sedang kasus terjadi di dapil-dapil.

Jumlah itu kata Guntur merupakan estimasi (perkiraan) berdasarkan data-data dari pemilihan umum yang diselenggarakan sebelumnya.

Selain itu penambahan jumlah anggota DPR dan daerah pemilihan diperkirakan turut menyumbang besarnya kasus PHPU pada pemilu tahun ini. 

"Kalau jumlah DPR bertambah semakin besar kesempatan untuk memperebutkan kursi akan bertambah, tambah dapil  juga potensi masalah," tutur Guntur. 

Potensi PHPU, lanjut Guntur biasanya terjadi akibat kesalahan perhitungan suara hasil pemilu.

"MK sering disebut sebagai Mahkamah Kalkulator karena ingin meluruskan kesalahan penghitungan (surat suara)," jelasnya.  

Pada Pemilu 2014 lalu MK menangani 269 perkara dan 996.

Pada Pilkada serentak yang diselenggarakan pada 2015, 2017 dan 2018 lalu, 2015 menempati posisi puncak perkara PHPU sebanyak 152 perkara. 

Sementara itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Jawa Timur, M. Arbayanto beberkan potensi PHPU yang mungkin terjadi. 

80 persen potensi yang disidangkan di MK biasanya terjadi pada proses pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan hasil penghitungan suara. 

"Biasanya pada pungut, hitung, tekap dan atau bahkan di penetapanya," ujar M. Arbayanto.

Potensi kesalahan ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor itu antara lain netralitas penyelenggara ditingkat PPS maupun pengawas ditingkat TPS yang sejak sedari awal menjadi partisan calon tertentu. 

Faktor lainya ialah kompetensi atau pemahaman petugas KPPS tentang proses pungut, hitung, rekap dan penetapan suara sesuai dengan PKPU 3 dan 4 tahun 2019.

"Kami sudah mengantisipasinya dengan memastikan petugas KPPS mendapatkan bimbingan teknis dan fokus ada simulasi," ujarnya lebih lanjut. 

Terakhir penyebab kesalahan di tingkat TPS disebabkan faktor kelelahan. 

Pasalnya tugas PPS pada 17 April bisa berlangsung selama 24 jam nonstop. 

"Untuk mengantisipasi hal itu, sejak sekarang kita mulai melakukan perencanaan kerja timnya," katanya. 

Untuk diketahui, petugas PPS harus menyelesaikan penghitungan dan rekapitulasi suara pada tanggal itu juga (17/4).

Dari simulasi yang dilakukan oleh KPU, pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13.00 lalu istirahat 1 jam. 

Dilanjutkan dengan penghitungan 5 kotak suara yang diperkirakan berlangsung hingga pukul 22.00. 

Selanjutnya dilakukan penyalinan sebanyak 103 set formulir C1 yang berisi jalanya pemungutan dan data pemilih. 

Masing-masing formulir setebal 3-5 halaman membutuhkan waktu 8 menit. 

Total perkiraan membutuhkan waktu sekitar 5 jam atau selesai sekitar jam 3 pagi. 

Penghitungan waktu diatas untuk pemilu yang berjalan normal tanpa ada kendala dan interupsi dari saksi. 

Jika ada interupsi maka waktu yang dibutuhkan lebih lama lagi.

"Jadi mungkin sekali kesalahan karena faktor kelelahan," ujar Arbayanto.

Pewarta : Joko Pramono
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->