PKL Diusir, Paguyuban Ancam Lawan Soal Kebijakan Parkir di Bahu Jalan

Parkir kendaraan roda 2 dan empat di depan pasar baru, yang menyebabkan kemacetan  (Agus Salam/Jatim TIMES)
Parkir kendaraan roda 2 dan empat di depan pasar baru, yang menyebabkan kemacetan (Agus Salam/Jatim TIMES)

BATUTIMES - Setelah sempat melunak, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Pedagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo ngotot. Pedagang Kaki Lima dan penjual bunga tidak boleh berjualan di trotoar. Sebab, trotoar bukan tempat berjualan, tetapi akses pejalan kaki karenanya harus dibebaskan dari pedagang.

Keinginan tersebut disampaikan kepala DKUPP Gatot Wahyudi, Minggu (17/3) siang. Menurutnya, Dalam waktu dekat pihaknya akan membersihkan penjual bunga depan Pasar Baru dan PKL di utara jalan Panglima Sudirman. Hal itu dilakukan, karena selain salah satu penyebab kemacetan, trotoar bukan tempat berjualan, sesuai perda.

Mereka, kata Gatot akan dipindah berjualan di dalam pasar baru. Meski bersikeras memindah pedagang, namun ia tidak akan bersikap semena-mena. Pihaknya akan mengundang mereka untuk mensosialisasikan fungsi trotoar dan kemacetan lalu lintas. “Ya tidak seperti itu. Tetap melalui prosedur. Mereka akan kami kumpulkan. Sosialisasi tentang ketertiban,” tandasnya.

Saat ditanya, apakah seluruh PKL tidak boleh berjualan di trotoar ? Gatot menjawab, bergantian alias bertahap. Langkah pertama PKL  di depan Pasar baru dan di seberang jalan. Sedang PKL di sisi barat dan timur di sepanjang jalan Panglima Sudirman, masih tetap berjualan. “Ya, kami tertibkan semuanya. Tapi bertahap dulu lah. Soalnya kemacetan harus segera diatasi,” tambahnya.

Terpisah, ketua Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan (P-PKL) Alifurohman menyayangkan sikap keras DKUPP. Padahal, pemicu dari kemacetan di jalan Pamgsud, bukan PKL atau pedagang bunga. Melainkan kesemrawutan parkir dan bongkar muat barang, serta pengendara yang melawan arus. “Kok malah PKL yang disalahkan. Coba liat ke lapangan,” harap Alif.

Ia juga menyayangkan sikap keras kepala DKUPP yang tidak pernah melakukan pendekatan terhadap PKL, Bahkan tidak melibatkan Paguyuban setiap bermasalah dengan PKL. Mestinya lanjut Alif, sebelum dilarang, PKL diundang untuk duduk bareng mencari solusinya. “Kalau tidak boleh, mereka mau berjualan di mana. Sebelum diusir, carikan dulu tempat jualannya,” tegasnya.

Jika memang DKUPP bersikeras seperti itu, Alif sebagai ketua paguyuban meminta, seluruh PKL dilarang berjualan di trotoar dan fasilitas umum milik pemkot. Menurutnya, jangan hanya PKL di depan pasar baru yang dilarang. Jika hanya sebagian yang tidak boleh, maka DKUPP telah bersikap tidak adil. “Jangan pilih-pilih. Larang semua. Ini kan tidak adil,” ujarnya.

Kalau kemauan DKUPP tidak bisa dibendung, maka paguyuban akan melawan kebijakan DKUPP. Alif mengancam akan mengusir parkir kendaraan di bahu jalan. Karena menurutnya, bahu jalan bukan lahan parkir, tetapi jalan untuk kendaraan. Sesuai undang-undang lalu lintas tahun 2009. “Parkir di jalan umum itu dilarang. Kalau PKL tidak boleh jualan di trotoar, maka pemkot buka parkir di bahu jalan. Karena itu juga dilarang. Sama-sama dilarang kan,” pungkasnya.

Pewarta : Agus Salam
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->