Di Malang Raya, Pejabat Legislatif Kota Batu Paling Malas Lapor Harta Kekayaan

Kegiatan publikasi hasil pelaporan LHKPN oleh KPK dan KPU di Jakarta. (Foto: Dokumen MalangTIMES)
Kegiatan publikasi hasil pelaporan LHKPN oleh KPK dan KPU di Jakarta. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

BATUTIMES - Menjelang pemilihan umum legislatif (Pileg), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari jajaran pejabat legislatif atau wakil rakyat. Dari tiga daerah di Malang Raya, anggota dewan di Kota Batu yang persentase pelaporannya paling rendah. 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapan, tingkat kepatuhan pejabat Kota Batu baru mencapai 40 persen. Pasalnya dari 25 orang wajib lapor, baru 10 orang yang menyampaikan laporan. Sementara untuk Kota Malang, tingkat kepatuhannya di angka 56 persen. Dari 41 orang wajib lapor, sudah 23 orang yang menyerahkan daftar isian harta kekayaan.

Dibandingkan dua daerah lainnya, pejabat legislatif Kabupaten Malang bisa disebut paling tertib melaporkan harta kekayaannya. Dari 48 orang wajib lapor, sebanyak 38 orang telah menyerahkan laporan. Artinya, tingkat kepatuhan pejabat legislatifnya mencapai angka 79 persen. "Pengumuman LHKPN sektor legislatif ini merupakan bagian dari kerja bersama KPK dan KPU sebagai ikhtiar mewujudkan pemilu yang berintegritas," ujar Febri.

Dalam pelaksanaan Pileg 2019 ini, cukup banyak anggota dewan yang tengah menjabat kemudian kembali masuk dalam daftar calon legislatif (caleg). Untuk itu, laporan kepatuhan tersebut sekaligus sebagai panduan bagi masyarakat untuk melihat kepatuhan caleg-nya. Untuk rincian yang lebih detail soal nama-nama pejabat tersebut, warga bisa mengakses informasi lebih lengkap melalui website KPK di alamat: https://kpk.go.id/id/pantau-lhkpn. 

"Ini merupakan rangkaian dari realisasi program "Pilih yang Jujur", sehingga sebelum memilih calon wakil rakyat pada Pemilu 17 April 2019 ini, diharapkan masyarakat mendapat informasi yang cukup. Jika ada calon anggota legislatif di tempat mereka yang sebelumnya sudah menduduki jabatan sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD," terang Febri.

Secara umum, lanjut Febri, dari 18.419 orang wajib lapor, tingkat kepatuhan adalah 70 persen. Atau, ada sebanyak 12.880 orang yang sudah melapor, sedangkan yang belum lapor berjumlah 5.539 orang. "Untuk daerah Jawa Timur yang tersebar di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terdapat 1.796 wajib lapor dengan tingkat kepatuhan 66 persen," sebutnya. 

Rinciannya, untuk tingkat DPRD Provinsi baru 30 persen yang patuh. Dari 65 orang wajib lapor, baru 28 orang yang sudah lapor. Sementara untuk DPRD Kab/Kota dari 38 daerah di Jawa Timur, persentase kepatuhannya di angka 68 persen. Total yang sudah lapor ada 1.163 orang dan yang belum lapor sebanyak 540 orang. 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher :
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->