Ada Reward dan Sanksi Penerapan Zonasi Penerimaan Siswa Baru, Mendikbud: Daerah Taati Aturannya

Mendikbud RI Muhadjir Effendy saat di acara Journalis Camp yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Malang dan Malang Times beberapa waktu lalu. (dok MalangTIMES)
Mendikbud RI Muhadjir Effendy saat di acara Journalis Camp yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Malang dan Malang Times beberapa waktu lalu. (dok MalangTIMES)

BATUTIMES - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 51 Tahun 2018 terkait sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berlaku tahun ini.  Aturan tersebut berlaku dan mengikat seluruh sekolah negeri yang ada di berbagai daerah Indonesia. 

Tidak tanggung-tanggung, dalam menerapkan aturan itu. Kemendikbud memiliki  unit yang memantau/asistensi mengenai zonasi PPDB di daerah. Unit yang nantinya akan bergerak dalam rangka melakukan pemetaan terhadap ketaatan daerah dalam menerapkan aturan tersebut.

"Harapannya jelas, agar regulasi itu  ditaati karena manfaatnya banyak," ujar Mendikbud Muhadjir Effendi yang juga menegaskan, pihaknya akan memakai instrumen terhadap daerah yang taat dan abai atas regulasi zonasi dalam PPDB. "Jika tidak ditaati, semua instrumen dari Kemenkeu bisa dipakai Kemendikbud terkait anggaran sebagai pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment)," ucapnya tegas.

Disinggung sanksi yang akan diterapkan kepada daerah yang abai atau melanggar sistem zonasi, Muhadjir yang sempat ditemui dalam pencoblosan pemilu di Malang mengatakan ada tiga tindakan yang bisa diambil Kemendikbud.
Pertama adalah teguran yang dilanjut dengan peringatan keras sampai pada penanganan khusus berkaitan dengan anggaran pendidikan kepada daerah bersangkutan.

Sikap tegas Kemendikbud RI terkait sistem zonasi dalam PPDB tahun 2019 ini terkait erat dengan tujuan dalam pendidikan nasional. Yakni, memberikan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh jenjang. Selain merupakan amanah undang-undang terkait hak mendapatkan pendidikan yang sama, yaitu wajib belajar 12 tahun, juga sebagai acuan dalam memetakan persoalan pendidikan yang ada di daerah. Sehingga, masih kata Muhadjir, melalui sistem zonasi dalam PPDB, akan diketahui persoalan pendidikan di daerah. 

"Misalnya terkait sebaran dan kualitas guru maupun sarana dan prasarana (gedung sekolah) serta kurikulumnya," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiah Malang (UMM) ini.

Muhadjir juga menyampaikan, pihaknya  memiliki data terkait kepala daerah yang memiliki kepedulian maupun tidak terhadap dunia pendidikan. "Sehingga kami (Kemendikbud) bisa mengetahui mana daerah yang perlu diintervensi oleh kami," imbuhnya.

Selain terkait sistem zonasi dalam PPDB, Muhadjir yang kerap melakukan peninjauan lapangan ke berbagai daerah juga menegaskan tentang nilai ujian nasional (NUN) yang dipakai sebagai syarat masuk sekolah negeri. Dirinya secara tegas hal tersebut sudah tidak dipakai lagi pada tahun 2019 ini.

"Sudah tidak dipakai itu karena seluruh siswa  yang termasuk wajib belajar 12 tahun memiliki hak yang sama untuk mendapat pendidikan," pungkasnya.

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher :
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->