Ramai Modifikasi Zakat 3 Kilogram, Ketua Baznas Baru Bilang No Coment, Aktivis PMII Minta Maaf

Prawito, pihak yang mengurus zakat fitrah di UPT Dispendikpora Kecamatan Kedungwaru / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Prawito, pihak yang mengurus zakat fitrah di UPT Dispendikpora Kecamatan Kedungwaru / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

BATUTIMES - Kepala UPT Dispendikpora Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menegaskan jika pihaknya tidak pernah membuat brosur seperti tudingan kader yang jufa aktivis PMII komisariat STAI Diponegoro, Mohammad Amran Faizin. Bahkan, menurut salah satu staff yang membidangi masalah tersebut, Prawito pihak UPT hanya melaksanakan tugas yang sudah diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. "Jadi terkait selebaran itu kami tidak pernah membuat dan itu bukan dari kami," kata Prawito Jumat (17/05) siang

Dalam surat yang diterima dari Baznas tentang pelaksanaan Zakat Fitrah 1440 H dengan nomor kop dalam kop nomor 32/Baznas /Kab /IV / 2019 tertanggal 29 April 2019 dan ditanda tangani oleh kepala Baznas Kabupaten Tulungagung sudah dijelaskan. Penjelasannya secara rinci dan detail penerima zakat yakni 8 asnaf yaitu Fakir, miskin, amil, Ghorim, riqob, mualaf, sabilillah dan ibnu sabil. "Salah satunya kan Amil atau panitia zakat fitrah, dan itu hanya berhak 1/8 dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat," jelasnya kepada tulungagungtimes.com.

Dari yang diterima lembaganya yakni sekitar 12,5 persen dan yang 90 persen akan dikelola oleh setiap amil lembaga itu dan yang 10 persen disetorkan ke UPT. "Itupun yang kami kumpulkan dari tiap-tiap amil itu 50 persen untuk UPT dan 50 persen untuk BAZ," tambah Prawito.

Lalu kenapa zakat diatur menjadi 3 kilogram bagi tiap Muzakki, Prawito menegaskan itu bukan kewenangannya untuk menjawab lantaran menurutnya ketentuan itu berasal dari Baznas. "Jika ketentuan 3 kilogram dan beras untuk PNS yang harga sekian dan siswa harga sekian itu adalah kewenangan Baznas, kami tidak punya kewenangan menjawab," paparnya.

Sementara itu, Muhammad Fathurrouf kepala Baznas Kabupaten Tulungagung saat dikonfirmasi di kantornya tidak berada di tempat. Namun, saat dikonfirmasi Rouf mengatakan tidak akan memberikan jawaban masalah tersebut sebelum bertemu dengan pihak PMII yaitu Mohammad Amran Faizin. "Saya no coment sebelum ketemu PMII," kata Rouf singkat

Jika sebelumnya, Amran Faizin memprotes besaran beras yang wajib dibayar sebesar tiga kilogram, saat dikonfirmasi kembali menyatakan meminta maaf atas protes yang disampaikan. "Terima kasih atas jawabannya, maka kami akan mengimplementasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang zakat fitrah, klarifikasi tentang masalah ini, alhamdulilah sudah clear," kata Amran.

Dirinya juga meminta maaf atas protes yang disampaikan sebelumnya lantaran dirinya saat melakukan protes di media belum mempunyai referensi yang cukup. "Mohon maaf atas kekurangan kami dan terima kasih banyak sudah memberi jawaban dan petunjuk kepada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yg sebesar-besarnya. Kami kurang membaca," ungkapnya tanpa memberi penjelasan dimana dirinya telah memberikan klarifikasi apakah di UPT Kedungwaru atau di Baznas.

Sebelumnya, selain memberi kritik bahkan Amran berani berdebat tentang kebijakan zakat fitrah yang harusnya 2,5 kilogram menjadi 3 kilogram. Bahkan dirinya berani mendebatkan masalah tersebut lantaran dianggap dasar penarikan tidak sesuai dengan paham ahli sunah wal jamaah. 

Pewarta : Anang Basso
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->