Salahgunakan DD, Wabup Minta 9 Kades di Situbondo Kembalikan Uang Negara

Baju putih pakai kopyah Wabup Yoyok saat meminta pertanggungjawab kades yang menyalahgunakan keuang dana desa (Foto Heru Hartanto / Situbondo TIMES)
Baju putih pakai kopyah Wabup Yoyok saat meminta pertanggungjawab kades yang menyalahgunakan keuang dana desa (Foto Heru Hartanto / Situbondo TIMES)

BATUTIMES - Berdasarkan hasil temuan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sembilan kepala desa di Situbondo untuk segera mengembalikan keuangan dana desa. 

BPK RI menemukan adanya indikasi penyelewengan dana desa tahun anggaran 2018 lalu, Sabtu (18/5/2019).

Untuk itu, kemarin Wakil Bupati Ir. H. Yoyok Mulyadi MSi mengumpulkan sembilan kepala desa di ruang Intellegence Kantor Pemkab Situbondo. 

Dalam pertemuan tersebut wabup meminta para kepala desa yang menyalgunakan dana desa tersebut segera mengembalikan dana desa sebelum jatuh tempo tiba.

Keterangan Wabup Yoyok, BPK RI menemukan indikasi penyelewengan penyalahgunaan keuangan dana desa di sembilan desa tersebut.

“Berdasarkan hasil audit BPK RI ditemukan adanya kerugian Negara di sembilan desa, sehingga mereka harus mengembalikan uang tersebut ke kas negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wabup Yoyok mengatakan, dari sembilan desa tersebut, tujuh desa sudah mengembalikan. 

Hanya tinggal dua desa yang belum mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, di antaranya Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, dan Desa Kalianget, Kecamatan Banyugulugur. 

Desa Sumberejo diminta segera mengembalikan keuangan dana desa sebesar Rp 800 juta, dan Desa Kalianget sebesar Rp 300 juta lebih.

Jika dua desa tersebut tidak segera mengembalikan kerugian negera sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan BPK, kedua desa tersebut akan menanggung perbuatannya di hadapan hukum. 

“BPK RI memberi batas akhir pengembalian keuangan dana desa 60 hari sejak Pemkab Situbondo menerima hasil audit BPK pada tanggal 14 Mei 2019 lalu. Jika sampai batas waktu tak dikembalikan, maka pertanggungjawabannya dihadapan hukum,” tegas Wabup.

Sekadar diketahui, sembilan Kepala Desa yang terindikasi menyalahgunakan keuangan DD, sesuai dengan hasil audit BPK RI, antara lain Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng, Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur, Desa Talkandang Kecamatan Situbondo, Desa Sumber Tengah Kecamatan Bungatan, Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus, Desa Demung Kecamatan Besuki, Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih, Desa Palangan dan Desa Sopet Kecamatan Jangkar. Dari sembilan desa tersebut, baru tujuh desa yang sudah mengembalikan kerugian negara ke Kas Negara.

Pewarta : Heru Hartanto
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->