Pilpres 2019 Menggelinding ke MK, Ini 3 Tuntutan BPN Prabowo-Sandiaga

Di gedung ini, MK akan memutuskan sengketa pilpres yang diajukan pasangan calon. (Ist)
Di gedung ini, MK akan memutuskan sengketa pilpres yang diajukan pasangan calon. (Ist)

BATUTIMES - Pilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah usai dan dimenangkan paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dengan perolehan angka 55,50 persen. Tapi, paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,  sejak hasil perhitungan cepat dari berbagai lembaga survei berjalan, sudah menyampaikan tidak akan menerima keputusan KPU.

Hal ini dibuktikan dengan seruan people power untuk menolak hasil suara nasional KPU sampai berbuntut kerusuhan dalam demo 22 Mei 2019 yang menelan korban jiwa dan berbagai kerusakan.

Walau sempat menolak untuk melaporkan dugaan kecurangan pilpres 2019 ke MK, tidak ada jalan lain bagi paslon 02 untuk akhirnya maju ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, menyampaikan sedang terus mempersiapkan berbagai dokumen yang akan dibawa ke MK. "Persiapan menuju MK, dimungkinkan dikirim malam (24/05/2019) nanti," ujar Dahnil.

Dia juga menyampaikan, tim kuasa hukum BPN terdiri 8 orang dari awalnya hanya 4 orang, yaitu Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, Irman Putra Sidin, dan Rikrik Rizkian. Tapi kemudian, ada tambahan tim kuasa hukum sebanyak 4 orang lagi.

BPN Prabowo-Sandiaga telah merumuskan tiga tuntutan yang akan dibawa dan dikawal oleh para tim kuasa hukumnya di MK. Dari beberapa data yang diterima, tiga tuntutan tersebut adalah tempat terkait temuan kecurangan, diskualifikasi paslon 01, dan MK membatalkan hasil rekap pleno KPU yang ditetapkan tanggal 21/05/2019 dini hari.

Sebelum ke MK yang batas waktu pengajuan dan pendaftaran kasus paling lambat terkirim sampai pukul 24.00 WIB Jumat (21/05/2019), BPN sempat melaporkan dugaan kecurangan pilpres ke Bawaslu. Namun, Bawaslu menolak laporan BPN karena tidak cukup barang bukti. Pasalnya, BPN hanya menyerahkan bukti berupa lansiran situs berita.

Gerakan paslon 02 untuk menuju MK juga diantisipasi oleh TKN Jokowi-Ma'ruf.  TKN juga telah menyiapkan tim hukum.  TKN menyiapkan tim hukum yang terdiri dari para advokat senior, ahli hukum, dan ahli kepemiluan.

Hal ini  disampaikan Wakil Ketua TKN Arsul Sani yang menyatakan, tim hukum sebagian berasal dari partai politik koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin dan para advokat profesional yang juga pendukung serta relawan TKN.

Tim hukum paslon 01 dipimpin Yusril Ihza Mahendra, advokat sekaligus ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB). Di posisi wakil ketua, ada Trimedya Pandjaitan yang merupakan ketua bidang hukum DPP PDI-P, lalu Arsul Sani,  Teguh Samudra, dan Luhut Pangaribuan.

Sani juga menyatakan, tim kuasa ini memiliki sekretaris dan anggota  serta tim ahli. "Ade Irfan Pulungan sebagai sekretaris dengan anggota Arteria Dahlan, Hermawi Taslim, Harul Rajagukguk, Hafsan Thahir, Muslim Jaya Butar Butar, Muhammad Nur Aziz, Dini Purwono," ucapnya.

Sedangkan di tim ahli terdapat Arief Wibowo, Juri Arbiantoro, Nilson Simanjuntak dan I Gusti Putu Artha. Tim ini masih diperkuat dengan adanya tim materi yang terdiri dari Kristina Ariani, Mohamad Toha, Ronny Pahala, Saut Rona Pangaribuan, Yosep Pandjaitan, HM. Anwar Rahman, Reginaldo Sultan, Hendra Setiawan, Andi Safrani, Tangguh Setiawan Sirait, Dewi Kamaratih Suharto, Lambok Kurnig, Tuan Naik Lukas, Stephen Saragih, Toni Hendriko Sianipar, Ardika Dwiki Saputra, Ignatius Andi, dan Eri Hertiawan.

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher :
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->