Polemik Mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan (10)

Bupati LiRa Malang: Batalkan Keputusan Mutasi, DPRD Harusnya Bicara

Bupati LiRa Malang Zuchdy Achmadi (tengah) dalam suatu acara. (LiRa for MalangTIMES)
Bupati LiRa Malang Zuchdy Achmadi (tengah) dalam suatu acara. (LiRa for MalangTIMES)

BATUTIMES - Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang Zuhdy Achmadi akhirnya membuka tabir terkait ada tidaknya surat tertulis dari menteri dalam negeri (mendagri) terkait kebijakan mutasi pejabat di lingkungan Kabupaten Malang yang dilakukan Plt Bupati Malang Sanusi akhir Mei 2019 lalu.

Setelah beberapa kali MalangTIMES mencoba melakukan konfirmasi terkait ada tidaknya izin tertulis mendagri, akhirnya surat tersebut bisa diakses. Sehingga bisa diketahui terkait polemik mutasi pejabat yang awalnya dipicu  keheranan adanya pergantian direktur RSUD Kanjuruhan dari Marhendrajaya kepada Abdurachman. 

Zuhdy Achmadi pun, saat pertama memberikan pernyataan terkait itu, fokus dengan persoalan mutasi di RSUD Kanjuruhan yang dinilainya dipaksakan dan sarat kepentingan. Ternyata, setelah mendalami persoalan tersebut, terkuaklah dua surat yang entah kenapa kesannya disembunyikan.

"Jadi. surat ini memang ada seperti yang disampaikan para pejabat itu. Tapi isinya tidak disampaikan ke publik. Padahal ini bukan surat rahasia. Jadinya, ada kesan ditutupi dan proses mutasi dipaksakan berjalan," kata Didik, sapaan Bupati LiRa Malang itu, Rabu (12/06/2019) kepada MalangTIMES.

Hal inilah yang membuat LiRa Malang merasa heran dengan "ndableg-nya" pejabat Pemkab Malang. Yakni tidak adanya kewenangan, tapi melakukan mutasi yang bukan saja sekadar pindah posisi, tapi juga ada promosi jabatan.

"Ini kan ndableg. Selain menggeser posisi dalam mutasi, ada juga promosi jabatan. Padahal untuk promosi, perlu ada panitia seleksi (pansel), bukan hanya evaluasi dan penilaian baperjakat. Untuk geser saja, tidak dapat izin, apalagi menaikkan kepangkatan ASN," ujar Didik. Dengan kondisi tersebut, LiRa Malang meminta agar keputusan mutasi tersebut dibatalkan.

Selain itu, dirinya merasa heran dengan DPRD Kabupaten Malang yang tidak bersuara terkait persoalan itu. "Ini harusnya DPRD bicara dong terkait hal ini. Kenapa malah diam. Bila memang ada surat lain dari Kemendagri terkait izin mutasi, silakan buka ke masyarakat. Jangan didiamkan saja," tegasnya sambil mengatakan dua surat tersebut merupakan bukti terbaru dengan persoalan mutasi yang awalnya menghangat karena pergantian direktur RSUD Kanjuruhan.

Permintaan pembatalan keputusan mutasi dalam upaya tidak terjadi chaos dalam Pemerintahan Kabupaten Malang. Sehingga LiRa Malang pun berharap banyak DPRD melakukan kajian dan dukungan atas kebijakan yang tidak berdasar aturan pemerintah. Pun LiRa meminta agar plt bupati Malang bisa membatalkan keputusannya. Walaupun telah terjadi, tapi menurut Didik, pembatalan menjadi solusi terbaik.

"Saya benar-benar heran dengan baperjakat yang saya tahu orangnya. Mereka orang baik, pintar, tapi kok tidak memberikan masukan kepada Sanusi. Harusnya mereka bisa ngerem, apa ada tekanan sehingga tetap melaksanakan hal itu?" ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, MalangTIMES mencoba kembali melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono. Bahkan MalangTIMES, sejak kasus mutasi Abdurachman menjadi direktur RSUD Kanjuruhan telah ramai diperbincangkan, mencoba berkali-kali mencoba melakukan kontak dengan sekda.

Sayangnya, sampai saat ini pun, Didik belum memberikan konfirmasi apa pun. Beberapa pertanyaan terkait adanya surat susulan dari Kemendagri apakah memang ada dan mengizinkan plt melakukan mutasi pejabat belum mendapat tanggapan.

"[12/6 18:29] ... Ijin konfirmasi terkait adanya surat dr Mendagri dan gubernur Jatim terkait kewenangan mutasi dan rotasi yg tidak memperbolehkan Plt Bupati melakukannya. Apakah ada tanggapan dr pak sekda? 

[12/6 18:30] Ato apakah ada surat susulan setelah adanya surat Mendagri yang tidak memperkenankan adanya mutasi dan rotasi tertanggal 18 April 2019 terkait itu? Surat yg memperbolehkan Plt Bupati melakukan mutasi dan rotasi."

Bupati LiRa Malang pun tetap mempertanyakan pergantian direktur RSUD Kanjuruhan yang berpindah ke tangan Abdurachman. Menurut Didik, Abdurachman atau Gus Dur masih bermasalah dengan beberapa kasus terkait keuangan negara.

"Ini (kasus) belum inkrah terkait dana kapitasi puskesmas dan juga pemotongan honor petugas kesehatan. Dipindah ke wilayah yang juga mengelola keuangan di rumah sakit. Kok ya enggak ada efek jera," pungkas Didik menyesalkan keputusan Sanusi.

Pewarta : Dede Nana
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->