Dari 8 Ribu Bidang, Baru Seribu Lebih Aset Pemkot yang Tersertifikasi

Kepala Dinas Perindustrian Kota Malang, Subhan (Hendra Saputra/MalangTIMES)
Kepala Dinas Perindustrian Kota Malang, Subhan (Hendra Saputra/MalangTIMES)

BATUTIMES - Dari  8.174 bidang tanah yang dimiliki, total saat ini baru 1.349 bidang tanah yang berhasil disertifikasi Pemerintah Kota Malang. Banyaknya aset yang masih belum mendapat sertifikat itu pun dilatarbelakangi banyak hal.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang, Subhan menjelaskan, inventarisasi terhadap tanah terus dilakukan. Karena selama ini banyak kendala yang menyebabkan sertifikasi tidak dapat dilakukan begitu saja.

"Pertama ada keterbatasan kuota untuk lakukan sertifikasi oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional)," katanya pada wartawan, Selasa (18/6/2019).

Menurutnya, ada begitu banyak tanah milik Kota Malang yang harus disertifikasi. Namun pembatasan yang dilakukan memang sudah ada aturannya. Sehingga, belum ada upaya lain yang bisa dilakukan selain melakukan pendaftaran sertifikasi ke BPN secara berangsur.

"Kami tidak bisa menyalahkan BPN, karena memang aturannya begitu ada pembatasan," imbuhnya.

Sementara berkaitan dengan retribusi yang diperoleh dari aset daerah Kota Malang (kecuali aset Perjanjian Kerjasama/PKS; red), menurutnya tahun ini Pemkot Malang menargetkan Rp 3 Miliar. Sedangkan perolehan yang dicapai pada triwulan pertama 2019 mencapai Rp 1 Miliar lebih, atau 36 persen dari target yang ditetapkan.

Lebih jauh dia menyampaikan, ke depan retribusi akan dihapus dan diganti dengan sistem sewa. Hal itu mengacu pada aturan dari Permendagri Nomor 19  Tahun 2016 untuk mencapai lebih banyak lagi potensi yang sudah tergali.

"Sebenarnya potensi sudah tergali, tapi akan lebih besar lagi," pungkasnya.

 

Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->