Kasus Viral Tarif Parkir RP 50 Ribu di Alun-Alun Malang, Ini Kata Kasat Reskrim tentang Konsekuensi Hukumnya

Kasat Reskrim Polres Malang Kota, AKP Komang Yogi Arya Wiguna (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kasat Reskrim Polres Malang Kota, AKP Komang Yogi Arya Wiguna (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

BATUTIMES - Kasus penarikan tarif parkir Rp 50 ribu di Alun-Alun Malang kepada rombongan yang parkir di lokasi sekitar Alun-Alun Malang (17/6/2019), sempat viral di jagad media sosial. Bahkan postingan yang diunggah akun bernama Wahyu Ari dibanjiri ribuan like dan komentar para netizen.

Viralnya kejadian tersebut, lantas membuat pihak Kepolisian mengamankan terduga pelaku pemungut tarif parkir di luar kewajaran. Oknum Jukir bernama Panut (51) warga  Jl Ki Ageng Gribig RT 06 RW 07, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dan juga seorang koordinator  bernama Kholil (47) warga Jl Jodipan wetan Gang.III/ 19 RT 17 RW 06, Kelurahan Jodipan, Kecamatan, Blimbing, Kota Malang.

Kasat Reskrim Polres Malang Kota, AKP Komang Yogi Arya Wiguna mengungkapkan jika Jukir yang sempat viral menarik nominal parkir yang tak sesuai aturan, penindakannya, dikorelasikan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

"Penindaknnya seperti apa yang disampaikan wali kota, itu ranahnya Perda nomor 3 tahun 2015 tentang tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum," ungkapnya di sela rekontruksi kasus mutilasi Pasar Besar (18/4/2019).

Lanjutnya, dari informasi pemeriksaan yang bersangkutan memang baru pertama kali melakukan praktek-praktek penarikan tarif parkir di luar batas kewajaran.

"Karenanya, tindakan yang paling realistis yang pertama adalah mengutamakan Perda. Apabila kebijakan Perda dirasa kurang, kami menekankan kepada yang bersangkutan untuk membuat pernyataan, dan memang yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi," jelasnya.

Selain itu, mengenai kasus pelanggaran Perda ini, pihaknya juga akan berkordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait Seperi Satpol PP maupun dengan pihak Dishub.

"Karena memang yang bersangkutan baru pertama kali melakukan dan belum kami temukan juga unsur pemaksaan dan ancaman, sehingga penindakannya ya berupa surat pernyataan dan permintaan maaf. Untuk upaya antisipasi lain, pihak Kepolisian juga melakukan pendataan identitas oknum Jukirnya," bebernya.

Pihaknya juga mendorong, agar PPNS maupun Pemerintah Kota untuk juga melakukan penegakan Perda.  Sebab, bukan tidak mungkin, kasus seperti ini juga banyak dilakukan Jukir lain, menarik tari parkir diluar kewajaran ataupun tanpa dilengkapi karcis.

"Tahapan kelakuan premanisme memang ada pemungutan liar. Tapi kami lihat dulu tindakan dari aspek premanisme seperti apa. Yang pasti kepada pelaku akan kami kenai pembinaan berupa wajib lapor dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi kejadian ini lagi," tegasnya.

 

Pewarta : Anggara Sudiongko
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->