Keterbukaan KPH Banyuwangi Barat, Buka Layanan Keluhan Masyarakat

Stakeholder KPH Banyuwangi Barat saat menyampaikan presentasinya di hadapan audiens
Stakeholder KPH Banyuwangi Barat saat menyampaikan presentasinya di hadapan audiens

BATUTIMES -  Sesuai dengan Visi Misinya dalam upaya pengelolaan sumber daya hutan secara lestari, Perum Perhutani menggelar Konsultasi Publik "Controlled Wood - High Conservation Value Forest", Kamis (11/7/19) siang, di Kantor KPH Banyuwangi Barat. Secara voluntary, Perum Perhutani memilih untuk menggunakan standart FSC sebagai standart sertifikasi dan implementasi PHL serta standart controlled wood FSC sebagai pemenuhan komitmen.

Saat menyampaikan sambutannya, Administratur/KKPH Banyuwangi Barat, Ir. Nanang Sugiarto, MSi meminta dukungan kepada semua pihak agar implementasi pelaksanaan Controlled Wood di KPH Banyuwangi Barat dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan wewenang dari semua instansi dan jajaran stake holder terkait.

"Forest Stewardship Council (FSC) ini adalah salah satu organisasi nirlaba internasional yang memiliki wewenang menerbitkan sertifikasi produk kehutanan," kata KKPH Nanang Sugiarto, dihadapan audiens.

Secara corporate, lanjut Nanang, Perum Perhutani akan melaksanakan sertifikasi standart Controlled Wood FSC. Adapun standar Controlled Wood FSC sesuai FSC-STD-30-010-(V-2) EN tahun 2006 adalah bahwa Perum Perhutani tidak diperkenankan untuk melakukan beberapa hal-hal sebagai konsekwensinya.

"Di antaranya tidak boleh menampung kayu dari penebangan ilegal dan berasal dari wilayah yang terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan hak adat serta hasil operasional yang mengancam wilayah High Conservation Value. Dari hutan yang dikonversi menjadi hutan tanaman atau lahan non-hutan dan berasal dari hutan yang ditanam menggunakan Genetically Modified Organism (GMO)," paparnya.

Iplementasi dan sertifikasi PHL/SFM sendiri adalah perwujudan dari Visi Misi Perum Perhutani di mana di dalamnya terdapat perbaikan kinerja dalam mengelola sumberdaya hutan yang diamanahkan pemerintah kepada Perum Perhutani sesuai PP No. 72 tahun 2010.

Dalam Konsultasi Publik Controlled Wood tersebut dihadiri Dinas/Instasi terkait, Muspika, LMDH, LSM, Media dan Tokoh Masyarakat.

Sementara Manajemen Representatif KPH Banyuwangi Barat, Yana Herdiana S.Hut menambahkan, bahwa untuk keterbukaan, pihaknya juga telah membuka layanan keluhan masyarakat melalui nomor hp 082141576040.

"Dengan semua paparan yang telah kami sampaikan di depan, Perhutani siap menerima masukan yang konstruktif guna terwujudnya visi misi bersama untuk masyarakat," pungkasnya.

Pewarta : Hakim Said
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->