Reda Lem Aibon, Terbitlah Anggaran Konsultan Rp 556 Juta Per RW, Budiman Sudjatmiko: Yang Waras Jangan Ngalah

Tangkapan layar akun Budiman Sudjatmiko terkait kritik anggaran konsultan penataan kampung kumuh DKI Jakarta. (@budimandjatmiko)
Tangkapan layar akun Budiman Sudjatmiko terkait kritik anggaran konsultan penataan kampung kumuh DKI Jakarta. (@budimandjatmiko)

BATUTIMES - Belum habis ramainya anggaran lem aibon dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta. Masyarakat kembali menyoroti hal yang serupa dalam dokumen itu yang mencantumkan anggaran bagi konsultan penataan kampung kumuh untuk satu rukun warga (RW) di Jakarta sebesar Rp 556 juta.

Sontak saja anggaran itu pun jadi perbincangan ramai di dunia maya, baik pro atas usulan anggaran itu maupun yang kontra. Tak terkecuali Budiman Sudjatmiko, eks anggota DPR RI dari Graksi PDI-Perjuangan yang mencuitkan perihal tersebut di akun pribadinya, @budimandjatmiko.

"Yg waras, jgn ngalah. #DanaDesa (yg terdiri dr belasan RW aja) rata2 Rp 1M/tahun. Ini kok u/ KONSULTAN 1 RW Rp 556 juta?...Dipertanyakan, Anggaran Konsultan Penataan Kampung Kumuh DKI Rp 556 Juta Per RW...," tulis Budiman.

Cuitan mantan ketua PRD di era Orde Baru (Orba) ini dipicu adanya keheranan anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, saat mendengarkan usulan Dinas Perumahan terkait anggaran yang dinamakan community action plan (CAP) dalam rapat KUA-PPAS.

Di dokumen itu dicantumkan besaran anggaran CAP untuk satu RW sebesar Rp 556.112.770 dengan rincian biaya langsung untuk personel yang terdiri dari tenaga ahli, surveyor, fasilitator dan sebagainya sebesar Rp 475.800.000. Juga biaya langsung non-personel Rp 29.757.030 dengan peruntukan laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi ,dan focus group discussion (FGD).

Dilansir Antara, Yuke mengatakan anggaran konsultan dalam penataan kampung kukuh itu terlalu mahal. "Satu RW itu Rp 556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" ujarnya.

Yuke melanjutkan, selama dua tahun, dirinya tak melihat adanya penataan kampung kumuh. "Selama ini kegiatan yang dilakukan hanya sebatas penataan trotoar dan tambal sulam aspal," imbuhnya.

Senada, Muhammad Taufik -ketua koordinator Komisi D yang juga wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta- mengatakan bahwa anggaran konsultan itu rumusnya 2 persen dari total usulan pembangunan. "Kalau hampir Rp 600 juta itu, berapa usulan pembangunannya?" tanyanya.

Dari hal itulah, warganet pun meramaikan kembali anggaran DKI Jakarta 2020 yang memang terbilang panas dan membuat berbagai kalangan membicarakannya. Tak mau kalah, warganet pun ikut serta dalam persoalan itu.

"Boros banget ya DKI, udah PAD minus ujungnya minta Pusat. Pendukungnya yg suka ngeritik hutang pemerintah & kebijakan infrastruktur lagi," cuit @arana101.

 @utowirdow juga berkomentar. "Iya biaya konsultan segambreng,,, tapi kampung tetap kumuh tanpa jamban," kritiknya.

Bahkan warganet lainnya secara langsung 'menyerang' Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Anggaran konsultan penataan kampung kumuh 500 an juta..ini apa lagi pak @aniesbaswedan TGUPP ngapain aja kerja nya?? Bagusan dikurangin deh itu TGUPP..bisa kerja pak @aniesbaswedan ??" cuit @AndikaSilaban3.

Di pihak yang berseberangan, warganet lain juga ikut meramaikan anggaran konsultan yang mencapai setengah miliar itu. Beberapa akun bahkan mengkritisi Budiman yang juga dikenal sebagai bagian dalam perumus lahirnya undang-undang desa yang mengamanahkan adanya dana transfer pembangunan ke seluruh desa di Indonesia.

@ficusreligiosa menyampaikan kritik itu kepada Budiman. "Apa elu ngerasa waras, kalo siluman 1 desa aja elu kasih 1M/Tahun Boed....Boed... ?  Klo tiap propinsi ada 1 Desa Siluman, bearti udah 34 M/Tahun. Kali 5 tahun, 170 M. Itu kalo 1 Desa/propinsi. Kalo 10 Desa???? Sugih tenan Boed...Boed..." cuitnya menyikapi tulisan Budiman.

Sedangkan akun @ahoi1012 secara panjang lebar juga mengkritisi Budiman yang kini tak lagi berada di DPR RI.  "Yang waras harusnya minta Pemda yang ngusul menjelaskan RAB dari konsultasi tsb, komponen apa saja yang ada didalamnya... Apa signifikansi nya ke RW yang dimaksud. Kalo memang dak masuk akal coret dan suruh buat usulan baru... Selesai baru cerita ke sosmed dikit2," cuitnya. 

"Bukan ada temuan langsung dicecar tanpa solusi cuman buat caper netizen! Cuma bikin kehebohan gak ada solusi!," tulis @ahoi1012.

Penataan kampung kumuh di DKI Jakarta direncanakan untuk menata 200 RW selama 5 tahun, yaitu dari 2017 hingga 2022. Konsep yang dipergunakan adalah melalui CAP seperti yang diminta Anies Baswedan.

Sedangkan untuk tahapannya, menurut Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Kelik Indriyanto, ada empat tahap dalam membenahi kawasan kumuh. "Pertama, para wali kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali. Berikutnya, DKI menerapkan pendekatan CAP sehingga muncul kebutuhan warga berdasarkan topologi maaing-masing kampung," ujarnya.

Langkah ketiga adalah kajian yang menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas. "Terakhir, eksekusi rencana dengan siatem  collaborative implementation plan (CIP)," imbuh Kelik.

 

Pewarta : Dede Nana
Editor :
Publisher :
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->