Koreksi Target PAD 2020, Bupati Malang: Tahun Ini Rp 600 Miliar

Bupati Malang Sanusi koreksi target PAD. (Nana)
Bupati Malang Sanusi koreksi target PAD. (Nana)

BATUTIMES - Bupati Malang Sanusi akhirnya harus merasionalkan target yang dimintanya kepada seluruh jajaran, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) pendulang pendapatan asli daerah (PAD).

Rasionalisasi target PAD pun akhirnya harus diambil dengan melihat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malang 2020 yang mengalami defisit cukup tinggi. PAD yang diharapkan bisa meningkat di akhir tahun 2019 mencapai Rp 1 triliun akhirnya dipatok di angka Rp 600 miliar.

Seperti diketahui, kemampuan mendulang anggaran dari sektor PAD disumbang oleh pajak dan retribusi daerah sebagai pendulang uang Pemkab Malang sampai saat ini. Selain itu, oleh sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain.

Total PAD 2018 lalu tercatat Rp 525.974.716.486 yang disumbang dari empat sektor itu. Yakni, pajak daerah sebesar Rp 215,8 miliar, retribusi daerah Rp 38,38 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 18,2 miliar, serta pendapatan lain-lain sebanyak Rp 253,5 miliar. 

Harapan besar PAD sampai Rp 1 triliun yang disebut Sanusi bertujuan agar anggaran belanja pelayanan dasar untuk masyarakat bisa ditingkatkan. Baik untuk pendidikan, kesehatan, tambahan insentif guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, serta bidang kemiskinan. Namun, sementara target itu  harus dikubur akhir tahun 2019 ini.

Maka, target adanya peningkatan maksimal Rp 100 miliar atau bisa finis di angka Rp 600 miliar yang lebih rasional dengan adanya sisa waktu sekitar dua bulan ke depan. Sehingga PAD Kabupaten Malang yang harus dikejar di sisa waktu itu hanyalah sekitar Rp 70-75 miliar saja untuk menggenapkan menjadi Rp 600 miliar.

"Target PAD untuk tahun ini setelah perubahan anggaran kegiatan (PAK) di angka Rp 600 miliar. Untuk tahun depannya, kami  naikkan lagi menjadi Rp 700 miliar," ucap Sanusi terkait koreksi target PAD tahun 2019 yang pendapatannya dipergunakan untuk 2020 mendatang.

Sanusi juga memahami bahwa sampai saat ini setoran terbesar ke PAD Kabupaten Malang masih didominasi oleh pajak dan retribusi daerah. Sedangkan pendapatan dari badan usaha milik daerah (BUMD) masih terengah-engah dengan berbagai kondisi di internal mereka sendiri.

"Sampai saat ini memang dari pajak dan retribusi yang dominan, yaitu PBB (pajak bumi dan bangunan) serta bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Saya minta sektor pajak lainnya, seperti reklame, hiburan dan retribusi lainnya juga digenjot," ujarnya.

Sanusi juga menekankan agar seluruh OPD pendulang PAD segera menerapkan sistem pembayaran e-transaksi, seperti yang baru diluncurkan juga oleh Perumda Tirta Kanjuruhan, beberapa waktu lalu.

Dugaan adanya kebocoran di sektor pajak dan retribusi juga tak lepas dari permintaan Sanusi untuk menerapkan e-transaksi. Sehingga pendapatan di dua sektor pendulang terbesar PAD bisa transparan.

"Dengan e-transaksi, kemungkinan bocor akan menurun. Ini secara langsung akan meningkatkan PAD kita," ucapnya yang juga berjanji pihaknya akan juga melakukan pengawasan lebih ketat terhadap  pajak toko modern.

Sorotan Sanusi itu satu sisi juga harus diikuti dengan adanya penambahan anggaran pada OPD terkait yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Tanpa adanya tambahan anggaran belanja, misalnya,i tahun 2020  target besar meraih PAD hanya akan menjadi wacana. Apalagi, sektor pariwisata yang jadi prioritas belum mampu memberikan sumbangsih PAD yang sesuai dengan belanja yang digelontorkan setiap tahun.

Sektor pariwisata, menurut analisis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, masih butuh waktu panjang bisa menyumbang pundi-pundi PAD. "Analisis kami masih butuh lima tahun lagi, sektor pariwisata bisa mendongkrak PAD. Ini didasarkan pada berbagai pembangunan berorientasi pariwisata di Kabupaten Malang, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari dan lainnya," kata Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto beberapa waktu lalu.

Sebagai ilustrasi, dari data pendapatan tahun lalu senilai Rp 5,7 miliar dari 15 wisata alam berbentuk kawasan pantai di bawah pengelolaan Perhutani di Malang Swlatan, PAD Kabupaten Malang di sektor pariwisata setelah adanya pembagian dengan berbagai pihak hanya mendulang Rp 1,14 miliar. 

Maka, tak salah bila Sanusi pun meminta agar pajak reklame, hotel, makan dan minum serta retribusi lainnya untuk terus digenjot dan tak ada lagi kemungkinan bocor.

 

Pewarta : Dede Nana
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->