Tuai Kritik, Bupati Malang Instruksikan OPD Tak Ajukan Kendaraan Dinas Baru

Bupati Malang Sanusi instruksikan OPD tak ajukan pengadaan kendaraan dinas atau operasional tahun 2020 (dok MalangTimes)
Bupati Malang Sanusi instruksikan OPD tak ajukan pengadaan kendaraan dinas atau operasional tahun 2020 (dok MalangTimes)

BATUTIMES - Rencana pengadaan kendaraan dinas dan operasional baru di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menuai kritik dari DPRD Kabupaten Malang. Bupati Malang Sanusi pun akhirnya angkat bicara terkait adanya pengajuan kendaraan dinas baru tersebut.

Secara tegas, Sanusi menyampaikan bahwa dia menginstruksikan jajarannya untuk tidak mengajukan kendaraan dinas atau operasional baru. Terutama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja (RAPB) tahun 2020.

"Saya tekankan tak ada pengadaan baru. Untuk kendaraan dinas atau operasional bisa memakai yang lama. OPD bisa memakai kendaraan yang lama dengan ajuan pemeliharaan berkala saja," ucap pria asal Gondanglegi ini, Minggu (10/11/2019).

Pernyataan itu secara langsung menjadi kebijakan bupati yang responsif. Terutama menjawab kritik jajaran legislatif terkait anggaran pengadaan mobil dinas baru. Seperti diberitakan sebelumnya, nilai pengajuan tersebut cukup tinggi.

"Masih banyak kendaraan dinas atau operasional yang layak pakai. Karena itu sebaiknya difungsikan saja itu. Daripada numpuk-numpuk," ujar orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu.

Disinggung terkait masukan DPRD untuk melakukan lelang kendaraan dinas atau operasional yang tak lagi dipakai. Sanusi juga menjawab, pihaknya sepakat dengan usulan yang dilontarkan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Malang.

"Kita lelang nanti kendaraan yang tak lagi dipakai. Selain itu juga untuk hibah kita sepakat, biar tak ada penumpukan kendaraan dinas di perkantoran. Ini hasilnya juga bisa digunakan untuk belanja lainnya," tegasnya.

Dewan mencatat, untuk 3 OPD saja ada angka lebih dari Rp 2 miliar untuk mobil dinas. Anggaran itu dinilai kurang produktif sekaligus hanya memperdalam ketimpangan neraca pendapatan dan belanja Kabupaten Malang. 

Pasalnya, angka dalam RAPB 2020 mengalami defisit sangat tinggi. Yakni, diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD  Kabupaten Malang berupaya melakukan rekayasa efisiensi anggaran di berbagai OPD.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono. Didik menyebut, salah satu upaya mengurangi defisit anggaran adalah meminimalkan pengadaan kendaraan dinas atau operasional baru di tahun 2020

Didik Budi senada dengan Sanusi, yang meminta belanja pengadaan kendaraan tak perlu diajukan. Dia juga meminta OPD-OPD melakukan revisi rancangan anggaran. "Perkiraan memang ada defisit sebesar itu. Sehingga, kita coba untuk melakukan efisiensi di berbagai OPD melalui pembahasan dengan badan anggaran di dewan," ujarnya.

Dari inventarisasi sementara, ada sekitar Rp 2,2 miliar dari tiga OPD yang mengajukan belanja kendaraan dinas atau operasional baru di tahun depan. Yakni  Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Peternakan, serta Dinas Komunikasi dan Informasi.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto melihat bahwa defisit neraca anggaran tak semata karena pengadaan kendaraan dinas. Menurutnya, salah satu faktor pemicu defisit adalah bengkaknya anggaran untuk Pilkada. 

Dari alokasi yang ditetapkan awal, Pemkab Malang hanya mampu mengalokasikan dana hibah daerah Pilkada sebesar Rp 90 miliar. Tapi seiring perjalanan waktu, nota perjanjian hibah daerah (NPHD) terancam deadlock. Akhirnya, diputuskan nilai hibah Pilkada sebesar Rp 112 miliar untuk KPU dan Bawaslu.

Lepas dari hal itu, Didik Gatot menegaskan, pihaknya mendukung adanya efisiensi anggaran 2020 dengan syarat tak memangkas belanja untuk pelayanan dasar masyarakat.

"Efisiensi anggaran, misal tak ada pengadaan kendaraan baru, kita sepakat. Sehingga, anggaran itu bisa dimaksimalkan di belanja pelayanan dasar masyarakat. Jangan sampai karena efisiensi, mengorbankan pelayanan dasar," tegas ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Malang ini.
 

 

Pewarta : Dede Nana
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->