Minta Orang Sakit Dilayani Dulu, Bupati Malang Gratiskan Biaya Kelas III di RSUD

Sanusi, Bupati Malang saat memberikan tali asih kepada para veteran Kabupaten Malang. Di kesempatan sama, Sanusi juga menyampaikan biaya berobat gratis bagi masyarakat miskin atau tak mampu (Humas for MalangTIMES)
Sanusi, Bupati Malang saat memberikan tali asih kepada para veteran Kabupaten Malang. Di kesempatan sama, Sanusi juga menyampaikan biaya berobat gratis bagi masyarakat miskin atau tak mampu (Humas for MalangTIMES)

BATUTIMES - Bagi Bupati Malang, Sanusi, pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya adalah harga mati. Politisi PKB ini bahkan siap untuk menggratiskan biaya pengobatan kelas III untuk masyarakat miskin di rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Malang.

Pernyataan itu kerap dilontarkan Sanusi dalam berbagai acara. Sehingga frasa pelayanan kesehatan gratis adalah harga mati, kerap muncul juga. Khususnya masyarakat yang berobat di RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, dan RSUD Lawang.

"Saya tekankan, apabila ada masyarakat sakit dan berobat di dua RSUD kita ini, cepat layani dan tangani. Jangan sampai masyarakat ditanya punya biaya atau tidak untuk mendapat layanan rumah sakit," ucap Sanusi dalam berbagai agenda kunjungannya ke berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Malang.

Untuk semakin mempertegas komitmennya, Sanusi bahkan menggratiskan biaya pengobatan di kelas III bagi masyarakat miskin yang berobat di dua RSUD Kabupaten Malang.

"Kita gratiskan itu. Pelayanan kesehatan adalah amanah aturan yang harus dijalankan. Ini juga masuk dalam pelayanan dasar bagi pemerintah untuk menjalankannya," ujarnya.

Apabila, masih ada RSUD yang menolak pasien dikarenakan ketiadaan biaya berobat, maka Sanusi secara tegas memberikan peringatan dan sanksi sesuai aturan dalam pemerintahan daerah. 

"Saya telah sampaikan ini kepada seluruh tenaga kesehatan di dua RSUD. Jadi sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai menolak pasien karena tak mampu membayar biaya pengobatan. Untuk kelas III bagi masyarakat tak mampu kita gratiskan," ucapnya.

Lantas, bagaimana Sanusi mengetahui bahwa kedua RSUD menjalankan instruksinya dalam menggratiskan masyarakat miskin berobat di kelas III? Di saat data masyarakat miskin pun menjelang akhir tahun 2019 ini masih diperdebatkan oleh DPRD Kabupaten Malang, khususnya terkait penetapan jumlah dari dinas terkait.

Jawabannya adalah melalui pembentukan PSC (Publik Service Center). PSC merupakan model layanan terintegrasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) satu dengan lainnya dan lembaga terkait yang menangani persoalan kesehatan.
PSC yang akan diterapkan dengan anggaran sekitar Rp 39 miliar itu, nantinya akan terkoneksi dengan command center Kabupaten Malang.

"Lewat PSC yang terhubung dengan command center ini, saya bisa memonitoringnya," ujar Sanusi yang memang terlihat antusias melihat model PSC yang telah diterapkan di Kabupaten Tulungagung.

Sedang persoalan data masyarakat miskin, Sanusi juga telah mengatakan, bahwa data yang dipakai adalah yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang. Data ini, lanjutnya, masih terus diverifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial, baik melalui pola mengumpulkan seluruh pihak di tingkat pemerintah desa sampai pada penggunaan aplikasi terpadu kemiskinan.

Data kemiskinan menjadi penting dalam berbagai program yang dijanjikan Sanusi ke depannya. Pasalnya, tanpa ada data yang valid, maka program-program itu tak akan mencapai sasaran manfaat dan goal yang diharapkan Pemkab Malang.

Hal ini telah diwarning beberapa kali oleh DPRD Kabupaten Malang. Dimana fraksi-fraksi di DPRD mempertanyakan terkait anggaran sebesar 14,04 persen untuk bidang kesehatan. Apakah sudah sesuai dengan belanja yang dialokasikan untuk masyarakat miskin ataukah tidak.

"Jangan sampai anggaran besar untuk masyarakat tak mampu di bidang kesehatan menjadi salah sasaran. Tak tepat. Apalagi dengan adanya kenaikan tarif BPJS Kesehatan tahun depan. Jadi kita minta data kemiskinan benar-benar valid," ucap Muslimin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang.

Hal ini juga pernah disampaikan oleh Kusmantoro Widodo dari Fraksi Golkar, yang menyampaikan hal senada. Selain juga jejak anggaran bagi masyarakat miskin dalam pembiayaan BPJS Kesehatan di tahun 2019 yang tak mencapai target dikarenakan data yang belum valid.

"Data kemiskinan penting dalam hal ini. Jangan sampai yang menikmati pengobatan gratis rumah sakit malah orang yang sebenarnya mampu secara ekonomi nantinya," tegasnya.

 

Pewarta : Dede Nana
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->