Pasang APK Asal-Asalan, Panwas Diminta Panggil Rekanan

ilustrasi. (Foto: googleimgae)
ilustrasi. (Foto: googleimgae)

MALANGTIMES - Pusat Study Kebijakan dan Otonomi Daerah (Puskada) Universitas Raden Rahmat (Unira) Malang menilai pemasangan Alat Peraga Kampanye asal-asalan, semraut dan bahkan sudah ada yang roboh. Hal itu, jelas tidak efektif untuk sosialisasi kepada para pemilih, khususnya warga Kabupaten Malang. 

"Pemasangan APK asal-asalan oleh KPU. Karena banyak pemasangan APK itu yang tidak jelas. Bahkan sudah banyak APK yang roboh. Terutama yang berupa spanduk," kritik  Husnul H Syadad, Sekretaris Pusat Study Kebijakan dan Otonomi Daerah (Puskada) Universitas Raden Rahmat (Unira) Malang, Rabu (16/9/2015).

Menurutnya, KPU selaku penanggungjawab serta pihak rekanan yang mengerjakan APK itu, harus serius dan maksimal dalam proses pemasangan APK di titik yang telah ditentukan. "KPU dan rekanan yang bertanggungjawab. Akibatnya, pasangan calon yang dirugikan. Karena tidak maksimal dari pemasangan APK itu," tegas pria yang juga menjabat Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor, Kabupaten Malang itu. 

Lebih lanjut Husnul menegaskan, jika pemasangan APK itu satu paket dengan produksi, maka yang bertanggungjawab sepenuhny adalah rekanan atau pemenang tender. "Panwas harus tegas dan harus memanggil pemenang tender. Dana itu pakai uang negara," katanya.

Sementara itu, menanggapi apa yang disampaikan Husnul itu, Abdul Fatah, komisioner Panwaslu Kabupaten Malang, bahwa Panwas itu bukan robot. Tapi sudah memiliki kajian dan aturan sendiri. "Hubungan pemenang lelang dengan KPU itu soal produksi. Jika ada hubungan lebih lanjut, Panwas akan berkoordinasi dengan KPU," katanya.

Panwas juga akan meminta kepada KPU katanya, seperti apa aturan yang harus dijalanakan oleh pemenang lelang itu. JIka tidak sesuai maka Panwas akan memanggil pihak terkait. "Yang jelas pemenang lelang tidak bisa main-main. Kita akan koordinasi dengan KPU. Panwas selalu tegas. Dana yang digunakan untuk produksi APK itu adalah dana negara," tegasnya.

Jika ada penyimpangan jelas sudah masuk pada tindak pidana korupsi. "Jika ditemukan ada tindak pidana korupsi, Panwas akan memberikan rekomendasi bahwa ada tindak pidana korupsi. Kita akan panggil KPU dan pihak pemenang lelang setelah ada serah terima APK," tegasnya. (*)

Pewarta : Faishal Hilmy Maulida
Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Rochmat Shobirin
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->