Diusut Kejari, Lima Aset yang Belum Digenggam Pemkot Batu

foto ilustrasi MalangTIMES
foto ilustrasi MalangTIMES

 Selama tahun 2017, surat kuasa khusus (SKK) yang masuk di Kejaksaan Negeri Kota Batu tercacat ada lima kasus. SKK itu diajukan Pemkot Batu terkait penyalahgunaan  aset tidak bergerak pemerintah daerah yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Lima SKK yang diajukan dan saat ini sedang dalam tahap proses yakni kantor Dinas Kesehatan yang terletak di Jalan Samadi. Aset ini diperoleh dari hasil tukar guling dengan Batu Plaza. Kemudian rumah Dinas Kesehatan yang letaknya di ajalan Abdul Ghani Bawah, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu.

Ada juga kantor Bappeda lama yang terletak di Jalan Bukit Berbunga, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu yang diperoleh dari hasil pembelian Pemkot Batu. Lainnya ada kantor BKD (Badan Kepegegawaian Daerah) lama yang terletak di Jalan Bukit Berbunga, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu. Juga tanah beserta bangunan Songgoriti Resort.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Kota Batu, I Nyoman Sugiartha mengatakan selama 2017 hingga saat ini, kasus tersebut masih terus diproses. Ia mengakui memang sejak setahun yang lalu, lima masalah tersebut masih belum terpecahkan. 

 

 

“Lima SKK yang masuk di Kejari Kota Batu masih belum terpecahkan. Tapi saya akan berusaha agar hak dalam masalah aset ini segera teratasi di tahun 2018,” ungkap Nyoman, Jumat (9/3/2018).

Beberapa tindakkan sejauh ini sudah dilakukan oleh Kejari Kota Batu. Misalnya pada kasus aset rumah Dinas Kesehatan karena yang menempati rumah ini tidak ingin meninggalkan rumah tersebut. Bahkan sempat dilakukan pemutusan saluran air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Batu sejak Oktober 2017 silam. 

Namun hingga saat ini, lanjut Nyoman, pihak yang menempati rumah itu masih bertahan dan tetap tidak ingin meninggalkan rumah tersebut. Alasannya karena sudah melakukan renovasi di rumah tersebut.

“Kami sudah melakukan pemutusan PDAM supaya keluar. Tapi tetap saja masih bertahan di sana. Alasannya tidak mau pergi dari sana karena sudah banyak merenovasi rumah itu,” tambahnya kepada BatuTIMES. 

Menurut Nyoman, pihaknya bersama Pemkot Batu sudah mencari solusi dengan cara menawarkan ganti rugi atas renovasi tersebut. Hanya, pihak yang menempati rumah tidak menyebutkan nominal tersebut sehingga proses terhambat.

“Yang menempati rumah minta ganti rugi, lalu kita menawarkan. Tetapi beliaunya sampai saat ini belum mengatakan minta berapa,” ujar pria asal Bali ini.

Ia menambahkan, untuk kantor Bappeda lama, hingga saat ini masih menunggu penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dari BPM. Sama halnya dengan kantor BKD lama! juga menunggu SHM dari BHM. (*) 

Pewarta : Irsya Richa
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Bayu Pradana
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->