Sidak Unit Sayur Pasar Batu, Komisi C DPRD Kota Batu Kecewa

Ketua Komisi C Kota Batu Didik Mahmud saat menunjukkan lantai semen yang mengelupas di Unit Sayur Pasar Besar Kota Batu, Kamis (12/4/2018). (Foto: Irsya Richa/BatuTIMES)
Ketua Komisi C Kota Batu Didik Mahmud saat menunjukkan lantai semen yang mengelupas di Unit Sayur Pasar Besar Kota Batu, Kamis (12/4/2018). (Foto: Irsya Richa/BatuTIMES)

BATUTIMES - Pembangunan tahap satu unit sayur Pasar Besar Kota Batu mendapatkan beragam kritikan dari DPRD Kota Batu. Kritikan itu dilontarkan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Batu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di unit sayur Pasar Besar Kota Batu, Kamis (12/4/2018).

Saat Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud mulai memasuki unit sayur sudah ada kritikan yang dilontarkan. Yakni terkait jalan yang menurun. 

Memasuki area tengah yang kosong itu terdapat hamparan plesteran di beberapa sudut yang semennya mengelupas. Di sisi lain pipa pembuangan air dikritik karena merknya yang tidak bagus.

“Ini pipa pembuangan airnya kok merknya ini, kok gak yang bagus saja. Lalu ini lantai semen hanya asal memberikan semen,” ungkap Didik sambil melihat merk pipa. 

Selain itu untuk bangunan terdapat dua jenis ukuran, yakni 3 X 5 meter sebanyak 40 unit, dan ukuran 3 X 3 meter sejumlah 96 unit tak luput dari koreksi DPRD Kota Batu. Saat rolling door dibuka, terlihat sebagian tembok ada keretakan yang cukup panjang. “Ini belum dipakai kok sudah ada telihat keretakannya,” imbuhnya.

Ia menambahkan pembangunan unit sayur tahap satu ini sudah layak tapi, kualitas dirasa masih belum memenuhi keinginan yang diharapkan. Karena itu dengan masa pemeliharaan enam bulan ini oleh rekanan itu, supaya bisa dibenahi dengan maksimal.

“Jangan asal-asalanlah, ini demi ekonomi warga Batu juga, kalau bisa enam bulan sejak terhitung dari bulan Januari hingga Juli mendatang bisa dibenahi,” tambah Didik. 

“Kecewa dengan kondisi saat ini. Nanti kita minta untuk dicek spek bangunan mulai dari pipa air, atap ini kok datar, dan sebagainya, masih akan kita evaluasi,” ujarnya.

Menurutnya pihak rekanan telah menerima denda karena keterlambatan pembangunan, dari jadwal harus selesai pada bulan Desember namun bisa menyelesaikan pada bulan Januari 2018 lalu. Sedangkan Pemkot Batu telah membayarkan 80 persen dari anggaran pembangunan yakni Rp 9 Miliar.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kota Batu Chairul Sjariftartila Sjafii menambahkan sebelum pembangunan tahap satu selesai telah membayarkan 80 persen dari anggaran. Namun sisa dari pembayaran itu tidak dapat diberikan karena penyelesaian di tahun berbeda.

“Keterlambatan selama satu bulan itu sudah dibayarkan terlebih dahulu. Namun denda itu ada rumusan sendiri,” jelas Chairul.

Menurutnya jika pihak DPRD Kota Batu tidak melakukan sidak, Pemkot Batu tidak akan mengerti detail kekurangan pada pembangunan tahap pertama ini. Karena itu, ia meminta kepada pihak pemelihara agar membenahi kekurangan yang ada saat ini hingga batas waktu yang ditentukan.

“Selama masa pemeliharaan ini, supaya bisa dibenahi mana saja yang rusak atau kurangnya. Dan setelah ini kita akan melakukan evaluasi kekurangan sekecil apapun itu akan diberikan yang terbaik,” harap pria yang juga Asisten Pemerintahan Pemkot Batu. 

Pewarta : Irsya Richa
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Zaldi Deo
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com