Dua Raperda Jadi Bahasan Serius Pemkot dan DPRD Kota Batu, Apa Saja?

Wali Kota Batu saat membacakan Raperda di ruang Paripurna DPRD Kota Batu, Selasa (8/5/2018). (Foto: Irsya Richa/BatuTIMES)
Wali Kota Batu saat membacakan Raperda di ruang Paripurna DPRD Kota Batu, Selasa (8/5/2018). (Foto: Irsya Richa/BatuTIMES)

BATUTIMES - Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) jadi bahasan serius Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu, di ruang Paripurna DPRD Kota Batu, Selasa (8/5/2018).

Raperda itu adalah perubahan atas peraturan daerah Kota Batu nomor 1 tahun 2015 tentang desa dan penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung.

"Dua Raperda ini memang ada perubahan dari pusat. Salah satu yang prinsip adalah domisili. Jadi kita jangan iki asli wong Batu. Kita adalah NKRI, punya hak menjadi kepala daerah, kepala desa, kepala legislatif di semua daerah," ungkap Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.

Ia menjelakan jika peraturan sebelumnya, syarat calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran.

Namun, syarat domisili calon kepala desa itu dihapus karena meyakini dan menguatkan keteguhan akan keberadaan NKRI.

Hal ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua Warga Negera Indonesia (WNI) untuk ikut berpartisipasi dalam membangunkan bangsa dan negara termasuk kesempatan untuk ikut membangun desa dengan menjadi kepala desa maupun perangkat desa.

Oleh karena itu perda Kota Batu tentang desa yang menjadi syarat tersebut juga harus dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan.

"Sekarang sudah tidak lagi seperti persyaratannya. Kita mengikuti aturan dari pusat," imbuhnya.

Selain itu, untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum,setiap bangunan gedung harus memenuhi syarat administratif dan teknis bangunan gedung. Hal ini harus diselenggarakan secara tertib dan meningkatkan kepastian legalitas bangunan gedung melalui izin mendirikan bangunan.

"Kalau membangun bangunan di Kota Batu asalkan jelas Izin Membangun Bangunan (IMB) ya gak papa," ujar Dewanti.

Dalam rangka mewujudkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah Kota Batu yang aman, nyaman, serta berkelanjutan, diperlukan upaya penataan, pengaturan, pengendalian, dan pembinaan.

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung untuk meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan pelayanan perizinan, perlu dilakukan penyederhanaan dan efisiensi proses penerbitan.

"Sudah jelas, lahan hijau mana, lahan kuning mana, lahan merah mana, itu yang boleh. Semua ada aturannya sendiri, dibangun di tempat yang bisa dibangun. Jangan sampai dibangun di kawasan persawahan," tutupnya.

Pewarta : Irsya Richa
Editor : Heryanto
Publisher : Bayu Pradana
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->