Tak Perlu Siasati Anggaran, Pemkot Batu Segera Cairkan THR bagi ASN maupun Tenaga Honorer

Para ASN Pemkot Batu saat berkumpil di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani. (Foto: Irsya Richa/BatuTIMES)
Para ASN Pemkot Batu saat berkumpil di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani. (Foto: Irsya Richa/BatuTIMES)

BATUTIMES - Untuk mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke13, Pemkot Batu mengaku tak susah-susah menyiasati anggaran.

Sebab, kebutuhan anggaran tersebut sudah disiapkan dalam APBD 2018.

Bahkan, THR tidak hanya disiapkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) saja tetapi juga mereka yang non ASN.

Mereka akan bersama-sama menikmati tunjangan tersebut dalam waktu dekat. 

Sementara, kebijakan memberikan THR telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

PP tersebut  menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri.

“THR ini diberikan baik kepada ASN sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi, dan PP nomor 19 tahun 2018 terkait tunjangan, seluruh PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri,” ujar Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Minggu (3/6/2018).

“Ataupun non ASN mengacu pada peraturan kementerian dalam negeri nomor 33 tahun 2017 tentang pemberian THR untuk non ASN,” tambahnya.

THR yang dibayarkan tahun ini tidak hanya sebesar gaji pokok saja, melainkan tunjangan keluarga sekaligus tunjangan kinerja. 

Rencananya, pencairan THR ini bakal dilakukan pada awal Juni ini atau paling cepat bersamaan dengan pemberian gaji.

Pencairan THR bersamaan diberikan kepada ASN maupun non ASN. Tetapi bagi non ASN yang berhak menerima THR harus menenuhi syarat. Misalnya non ASN ini telah bekerja lebih dari satu tahun.

“Yang non ASN ini dapat THR jika dia telah bekerja minimal satu tahun di sini,” katanya.

Selain itu bagi non ASN yang belum memasuki masa kerja selama satu tahun tergantung pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

 “Kalau yang non ASN ini ada yang bekerjanya belum setahun sudah masuk dalam kebijakan OPD masing-masing,” ujar ibu tiga anak ini.

Hingga saat ini tercatat ASN guru sebanyak 3.243 orang. Untuk non ASN dan tenaga kontrak sebanyak 518 orang yang tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

Pewarta : Irsya Richa
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->