Revisi UU ASN Gol, Doa GTT dan PTT Jadi PNS Tanpa Tes di Depan Mata

Guru honorer Kabupaten Malang yang menuntut pemerintah untuk menyabut Permen PAN RB serta disahkannya revisi UU ASN (Nana)
Guru honorer Kabupaten Malang yang menuntut pemerintah untuk menyabut Permen PAN RB serta disahkannya revisi UU ASN (Nana)

BATUTIMES- Penantian panjang para guru honorer, guru tidak tetap (GTT) maupun pegawai tidak tetap (PTT) dan sejenisnya yang telah mengabdi puluhan tahun untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), di depan mata. 

Berbagai perjuangan serta tuntutan yang selama ini dilayangkan ke pemerintah pusat oleh para pegawai pemerintah non ASN,  tinggal menunggu waktu. Seiring dengan intensifnya DPR membahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 

Pasalnya, dengan disahkannya revisi tersebut, maka para pegawai pemerintah non ASN bisa secara langsung diangkat menjadi PNS. Sesuai dengan harapan dan cita-cita yang selama ini mereka perjuangkan. 

Dalam revisi UU ASN yang diusung oleh Komisi 5 DPR RI bersama Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN), terdapat dua pasal penting yang akan merubah nasib jutaan honorer. Yaitu penambahan pasal paling krusial dalam Pasal 131 A. Pasal yang menurut Mariani Ketua KNASN  mampu mengubah nasib jutaan honorer yang sudah mengabdi lama namun belum diangkat jadi ASN. 

Lantas bagaimanakah isi Pasal 131 A yang mampu merubah nasib para pegawai honorer. Seperti para guru honorer Kabupaten Malang yang  jumlahnya ribuan orang dan tadi siang berdoa bersama serta menyampaikan tuntutannya ke DPRD. 

Bunyi pasal tambahan krusial yang kini sedang fokus dibahas adalah sebagai berikut.  

Pasal 131 A  :

1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90.

2. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.

3. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian dan pertanian.

4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.

5.Tenaga honorer, Pegawai titak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.

6. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS.

Enam ayat dalam Pasal 131 A inilah yang nantinya akan menjadi jawaban para pegawai honorer untuk jadi PNS tanpa tes. Seperti yang diharapkan oleh Bupati Malang Dr H Rendra Kresna selama ini kepada pemerintah pusat. 

"Bahwa kita kerap menyampaikan adanya prioritas bagi honorer. Dengan pengabdiannya puluhan tahun tentunya mereka memiliki hak untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Kalau disuruh tes dan saingannya yang muda-muda,  kalah para honorer itu, " kata Rendra,  Kamis (20/9/2018) siang. 

Senada, Dwi Sucipto Ketua PGRI Kabupaten Malang menyampaikan,  bahwa tuntutan para guru honorer yang terganjal pembatasan usia, adalah adanya perlakuan khusus karena didasarkan pengabdiannya selama ini. 

"Salah satunya mereka diangkat tanpa tes. Kenapa? Karena merekalah yang selama ini menutup kekurangan ribuan guru dan menjalankan tugasnya sesuai dengan guru ASN," ujarnya. 

Tinggal menunggu waktu dan penambahan Pasal dalam revisi UU ASN gol, maka harapan para pegawai pemerintah non ASN bisa terwujud.

Pewarta : Dede Nana
Editor : A Yahya
Publisher : debyawan erlansyah
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->