Oppo Malang Tunggak Pajak Reklame Rp 388 Juta, Terancam Pasal Tipikor

Ilustrasi Reklame OPPO (Selular.ID)
Ilustrasi Reklame OPPO (Selular.ID)

BATUTIMES - Fakta negatif lain muncul di tengah gaduh soal viralnya video buka bersama Oppo Malang yang menyajikan minuman keras. Perusahaan gadget ternama itu ternyata juga menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Malang. Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mencatat, total tunggakan yang belum dibayar oleh Oppo Malang mencapai Rp 388 juta. 

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan bahwa pihak Oppo mangkir bayar pajak reklame sejak 2018 lalu. "Ada hak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang belum dibayar oleh Oppo Malang sejak 2018. Totalnya Rp 388,117 juta, terdiri dari tunggakan pajak reklame Rp 379,1 juta dan jaminan bongkar (jabong) Rp 8,99 juta," ujar dia. 

Ade menegaskan, langkah administratif telah dilakukan oleh BP2D Kota Malang. "Untuk wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan, kami memiliki tahapan. Mulai dari mengirim surat peringatan hingga tiga kali. Jika tidak ada iktikad baik, maka bisa kami lakukan penyegelan," terangnya. Bahkan, pria yang akrab disapa Sam Ade d'Kross itu menegaskan bahwa upaya hukum pun bisa ditempuh untuk menindak WP bandel. 
 

Baru-baru ini, BP2D Kota Malang meneken kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam hal penegakan pajak daerah. Hal ini sebagai tindak lanjut atas nota kesepahaman yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama KPK RI dalam program Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah. 
 

Ade mengungkapkan bahwa kerja sama tersebut juga seiring dengan tahun penegakan hukum pada 2019 ini. "Jika wajib pajak (WP) ada yang mangkir, bandel, bahkan menempuh jalur hukum, kami siap. Karena penetapan pajak yang dilakukan oleh BP2D ini sudah sesuai peraturan perundangan dan tentu juga dilindungi perundangan," ujar penghobi olahraga ekstrem itu. 

Pihak BP2D Kota Malang juga menggandeng aparat penegak hukum dalam rangka tahun penegakan hukum pajak daerah. "Selama lima tahun terakhir, kami sifatnya lebih pada sosialisasi. Tetapi memasuki tahun penegakan hukum, kami bekerja sama dengan aparat terkait. Baik itu kejaksaan, kepolisian, dan terbaru dengan KPK. Jika ada wajib pajak (WP) yang bandel, maka akan dipidanakan," tutur pria yang juga tokoh Aremania itu.

"Selain ini juga kami bekerja sama dengan KPK, sesuai dengan poin nota kesepahaman untuk mengawal pendapatan daerah dari sektor pajak. Bisa terkategori korupsi," lanjut mantan kabag humas Setda Kota Malang itu. 

Untuk diketahui, MoU dengan KPK RI diteken pada pekan ketiga April 2019 lalu di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Agenda penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Dalam kesempatan itu. Basaria juga mencontohkan, pengusaha yang tidak menyetorkan pajak bisa masuk dalam tindak pidana korupsi. Basaria menyebut, masih banyak potensi pendapatan daerah yang bisa dioptimalkan. Contohnya, optimalisasi pajak hotel, restoran, tempat hiburan hingga parkir. Saat ini, KPK sudah tidak lagi hanya peduli soal keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggaran negara. Namun sudah mulai pada mengantisipasi kebocoran penerimaan seluruh daerah. 

Sementara itu, Public Relations Manager Oppo Indonesia Aryo Medianto mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengetahui soal tunggakan pajak tersebut. "Itu Malang. Saya sih belum dapat informasinya, belum dapat surat atau pemberitahuan. Tapi kalau urusan pajak-pajak, itu lokal. Kayaknya, (manajemen) Malang juga belum tahu. Nanti ditunggu saja, saya kan harus cari datanya dulu. Nanti coba hubungi lagi, saya cari faktanya dulu," ujar dia. 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->