Menkopolhukam Mahfud MD (Ist)
Menkopolhukam Mahfud MD (Ist)

Ramainya perbincangan terkait kebijakan pembebasan narapidana di tengah virus Covid-19, memantik reaksi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Sebelumnya, Keputusan Menteri (Kepmen) Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 pada 30 Maret 2020 menjadi pembahasan liar di tengah masyarakat.

Terlebih, salah satu wacana yang muncul adalah rencana pembebasan para napi koruptor. Kritikan dan analisa tajam atas kebijakan itu membanjiri lini massa. 

Hal ini yang membuat Mahfud MD angkat bicara dalam suatu acara di televisi swasta, Selasa (7/4/2020) malam.

Mahfud menyampaikan, bahwa keputusan untuk memberi remisi atau pembebasan bersyarat narapidana adalah hasil dari rapat terbatas (ratas) kabinet dan disetujui oleh Presiden

"Tapi dalam ratas kabinet itu tak bicara secara utuh. Terkait napi korupsi, teroris dan bandar narkotika tak masuk dalam pembahasan ratas," ucapnya.

Ternyata, wacana itu berkembang cepat di tengah masyarakat. Televisi-televisi menyiarkan wacana itu dengan gambar-gambar lama para koruptor. 

"Padahal itu ilustrasi berita, bukan yang sesungguhnya. Saya tegaskan sampai detik ini tak ada koruptor, teroris dan bandar narkoba dapat remisi atau pembebasan bersyarat di tengah Covid-19," tegasnya.

Pemerintah, lanjutnya, tegas mengambil pilihan politik hukum di tengah sebaran virus Covid-19. Khususnya terkait narapidana yang hingga saat ini telah dibebaskan sebanyak 35 ribu dari lapas.

Jumlah yang masih terus disisir oleh pemerintah dan diminta untuk tetap dilaksanakan dalam konteks pencegahan penyebaran virus Covid-19 di seluruh lapas yang saat ini disebut over kapasitas. 

Tentunya, lanjut Mahfud MD, pembebasan napi yang telah dilakukan sebanyak 35 ribu itu sesuai prosedur dan regulasi yang ada.

"Tapi sekali lagi kita tegaskan untuk koruptor, teroris dan bandar narkoba, pemerintah memilih politik hukum kita sendiri. Yakni, tak kita beri remisi. Ini pilihan pemerintah," ujarnya.

Pilihan politik hukum di tengah virus Covid-19 ini juga sempat membuat pro dan kontra. Saat para narapidana khusus yang disebut tak mendapatkan "keistimewaan" di tengah wabah saat ini. 

Tapi, Mahfud MD kembali menegaskan, konteks pilihan itu tak ada yang benar dan salah serta tak bisa diperbandingkan dengan politik hukum di negara lainnya.

Jepang, misalnya, memilih memenjarakan para koruptornya dengan penjara maksimal 7 tahun. Pilihan politik hukum itu diambil karena budaya malu pejabat di sana masih tinggi, sehingga saat terbukti korupsi, mereka lebih memilih harakiri.

Untuk Tiongkok, hukumannya mati di depan orang banyak. Filipina juga memilih politik hukum bagi para koruptor, tembak mati oleh rakyatnya.

"Kita pilih yang moderat. Ini untuk menjernihkan frasa diskriminasi yang juga mengemuka dengan kebijakan pembebasan napi. Dimana para koruptor, teroris dan bandar narkoba tak mendapatkan remisi di tengah pandemi Covid-19. Jadi ini sudah clear," tandas Mahfud MD.