Ilustrasi kursi Sekda (Ist)
Ilustrasi kursi Sekda (Ist)

Di tengah riuhnya persoalan covid-19, Kabupaten Malang di tahun 2020 ini juga menyimpan riak. Khususnya terkait jalannya roda pemerintahan dengan cukup banyaknya pejabat tinggi di Kabupaten Malang yang memasuki masa pensiun.

Tak terkecuali kursi strategis di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yaitu jabatan sekretaris daerah (Sekda). Dimana, kursi Sekda yang saat ini dijabat oleh Didik Budi Muljono, akan mengalami kekosongan di awal Juni 2020 datang.

Didik Budi pensiun. Jabatannya sebagai Sekda Kabupaten Malang hanya menyisakan sekitar 1 bulan lagi. Setelah dirinya menjabat hampir 3 tahun sejak dilantik di era Bupati non aktif Rendra Kresna.

Kondisi itu tentunya menjadi perhatian lainnya di tengah pandemi covid-19 di Kabupaten Malang yang bersiap untuk mengajukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar).

Di tataran normatif, interval waktu ke kosongnya kursi Sekda Kabupaten Malang, bisa disebut sebagai hal biasa di tubuh pemerintahan. Mekanisme seleksi menjadi ruang untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai regulasi yang ada. 

Tapi, di sisi lainnya, menjadi rahasia umum, pergantian pejabat tinggi di pemerintahan tak hanya disandarkan pada hal normatif-regulatif saja. Ada hal-hal lain di bawah proses mekanik tersebut.

Tak terkecuali dengan kondisi yang akan terjadi di Kabupaten Malang. Tak hanya pandemi covid-19 yang jadi fokus perhatian, pilkada 2020 yang tertunda dan dimungkinkan digelar Desember 2020 datang. Bisa menjadi hal lainnya dalam kekosongan kursi Sekda Kabupaten Malang.

Otak-atik kursi Sekda pun dimungkinkan terjadi. Baik yang dilakukan di tingkat Kabupaten Malang sendiri maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Hal ini mulai terlihat dengan diusungnya beberapa nama yang digadang-gadangkan masuk bursa. Sebut saja yang mulai ramai adalah Wahyu Hidayat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tomie Herawanto, Tridiyah Maistuti Inspektur Daerah, dan Nurman Ramdansyah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembang Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Tak hanya itu, di tengah pandemi covid-19, skenario lainnya mencuat. Yakni, perpanjangan masa jabatan Didik Budi sebagai Sekda Kabupaten Malang. Di saat, panitia seleksi (pansel), misalnya, terkendala dengan kondisi saat ini. Atau adanya rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara (KASN) untuk memperpanjang jabatan Sekda di tengah pandemi covid-19.

Bupati Malang Sanusi menyampaikan, dengan kondisi itu, dirinya tetap meminta adanya target untuk mengisi jabatan yang akan kosong tersebut.

"Akhir bulan Mei harus sudah ada calon terpilih," ucapnya menyikapi hal itu.

Target itu dimungkinkan bisa tercapai, bila pansel terbentuk dan mulai menjalankan tugasnya. Informasi yang didapat untuk pansel Sekda Kabupaten Malang telah dibentuk. Walau, Senin (29/4/2020) lalu, tersiar kabar para calon yang digadangkan belum ada yang mendaftar secara resmi.

"Belum ada yang mendaftar. Karena belum dibuka Pansel," ujar Sanusi saat itu.

Lantas apa yang menarik dengan suksesi Sekda Kabupaten Malang 2020 di tengah pandemi covid-19 ini? Terutama bila ditarik dalam perspektif Pilkada 2020 yang disepakati digelar Desember mendatang. 

Seberapa jauhkah pengaruh jabatan Sekda dalam pertempuran kursi N-1 di wilayah dengan jumlah masyarakatnya yang mencapai 3 ribu jiwa ini. Yang lebih menarik dalam perspektif pertarungan terkait kursi Sekda, siapakah nanti yang keluar sebagai pemenangnya. Siapa saja calonnya, apa reaksi dari Sanusi maupun Didik, ikuti terus liputan eksklusif di MalangTimes. Cerita di balik berita perebutan kursi sekda akan dikupas dari berbagai sisi di edisi-edisi berikutnya.