Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Forkopimda Jatim saat menyerahkan bantuan JPS kepada mahasiswa rantau asal NTT yang berada di Malang Raya, Minggu (31/5/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Forkopimda Jatim saat menyerahkan bantuan JPS kepada mahasiswa rantau asal NTT yang berada di Malang Raya, Minggu (31/5/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur salurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada mahasiswa luar daerah dan Ber-KTP (Kartu Tanda Penduduk) luar Jawa Timur yang terdampak akibat wabah pandemi Covid-19 di Malang Raya, Minggu (31/5/2020).

Pemprov Jatim menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai sebanyak Rp 200 ribu kepada mahasiswa rantau asal Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang mengenyam studi di beberapa kampus di Malang Raya ini. 

Penyaluran ini secara simbolis diterima oleh beberapa perwakilan mahasiswa NTT yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa serta jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Jawa Timur yang lainnya. 

Khofifah menuturkan bahwa bantuan JOS kali ini diharapkan dapat membantu kepada para mahasiswa rantau yang tidak ber-KTP Jawa Timur tetapi berada di Jawa Timur dan terdampak Covid-19. 

"Bantuan pangan ini kami harapkan mampu memberikan stimulan pada para mahasiswa yang non KTP Jatim tapi ada di Jatim dan terdampak covid-19. Terutama selama pandemi aktivitas sosial ekonomi  yang dilakukan mengalami hambatan termasuk aktivitas perekonomian," tuturnya saat penyerahan bantuan kepada perwakilan mahasiswa NTT, Minggu (31/5/2020).

Penyaluran bantuan ini juga didasari oleh data dari Radar Bansos yang merupakan laman resmi untuk menjaring informasi langsung kepada masyarakat luar Jawa Timur yang terdampak Covid-19 dan terjebak di Jawa Timur tidak dapat pulang ke daerah asalnya. 

Saat prosesi penyerahan, Khofifah juga mendapatkan informasi tambahan dari perwakilan mahasiswa NTT bahwa dari data yang terkumpul di posko Flobamora, terdapat 5.000 lebih mahasiswa asal NTT belum mendapatkan bantuan sosial. Menanggapi hal tersebut, Khofifah langsung menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera menyalurkan bantuan dengan data yang dilampirkan oleh perwakilan mahasiswa NTT tersebut.

"Kalau begitu, jadi kalau ada data 5.000 saya rasa langsung diberikan oleh Pak Subhan, kita bisa support 5.000 mahasiswa NTT yang ada disini. Kita sebetulnya siapkan asal ada data," tegas Khofifah saat berada di Ruang Arjuno, Bakorwil Malang.

Bantuan JPS juga diberikan kepada masyarakat Jawa Timur yang terjebak di luar Jawa Timur karena terdampak wabah pandemi Covid-19 melalui Radar Bansos, serta kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat Jawa Timur untuk kembali pulang ke daerah asalnya di Jawa Timur. 

Sementara itu perwakilan mahasiswa NTT, Veronica Kelen mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kepedulian dari Khofifah yang telah membantu mahasiswa luar Jawa Timur yang terjebak di Malang Raya tidak dapat pulang ke daerah asalnya. 

"Terima kasih banyak atas perhatian, bantuan serta kepedulian dari Ibu Gubernur untuk kami mahasiswa Flores Timur, NTT kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya," ucapnya.

Veronica juga sedikit menceritakan kondisi perekonomian para orang tua mahasiswa yang notabene berprofes sebagai petani sedang anjlok dan mengakibatkan kiriman uang untuk keperluan selama kuliah di Malang menjadi terhambat sejak Bulan April.

"Orang tua kami sejak April sampai sekarang tidak mengirimkan uang atau bantuan setiap bulannya untuk kami. Karena notabene orang tua kami petani, mengalami kesulitan menjual panen, karena pembatasan sosial," ujarnya.

Maka dari itu, Veronica menyebutkan bahwa bantuan JPS berupa uang tunai serta paket sembako yang berisi beras, telur, mie instan dan minyak goreng sangat membantu keberlangsungan hidup para mahasiswa rantau asal NTT yang berada di Malang Raya. 

Lebih lanjut, selain kesulitan perekonomian, mayoritas mahasiswa rantau asal NTT yang berada di Malang Raya tidak dapat pulang ke daerah asalnya, karena kondisi pandemi Covid-19 serta aturan pemerintah yang melarang untuk kembali ke kampung halaman dalam upaya pencegahan persebaran Covid-19.