Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas (Foto: Suaraislam)
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas (Foto: Suaraislam)

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas akhirnya buka suara terkait diskusi pemakzulan presiden di tengah wabah Covid-19.  

Anwar Abbas meminta agar nama Muhammadiyah tidak dibawa-bawa dalam diskusi tersebut.  

Dikatakan Anwar Abbas, membawa nama Muhammadiyah di acara tersebut adalah sebuah pencatutan yang justru bisa merusak nama baik Muhammadiyah.  

Selain itu, juga bisa mempersulit Muhammadiyah untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya.  

"Untuk topik yang seperti ini jangan membawa-bawa nama Muhammadiyah. Karena, topik ini menyangkut hal yang sangat sensitif dan oleh pihak penguasa dan atau para pendukung rezim," ujar Anwar Abbas dikutip melalui Republika.  

Kendati demikian, Anwar mengaku tak keberatan jika ada pihak yang bicara terkait pemakzulan presiden di masa pandemi ini karena azaz kebebasan berpendapat.


Namun, dikatakan Anwar jika nama Muhammadiyah disangkutpautkan, hal itu bisa diartikan macam-macam oleh pihak lain.  

Oleh sebab itu, Anwar sangat menyesalkan saat muncul nama 'Muhammadiyah' dalam diskusi tersebut.  

Lebih lanjut, ia mengimbau untuk para pihak yang akan menggelar acara terlebih akan menyangkutpautkan Muhammadiyah ke ranah politik untuk berkonsultasi terlebih dahulu.  

“Belum ada dan tidak ada konsultasi. Banyak warga Muhammadiyah yang bertanya kepada saya sehingga saya mengeluarkan pernyataan itu,” papar Anwar dikutip melalui Sulselsatu.com.  

Diketahui, sebelumnya Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute menyelenggarakan webinar nasional dengan tema 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19.  

Acara tersebut diikuti sejumlah pembicara seperti Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Din Syamsuddin, Ketum MAHUTAMA Aidul Fitriciada, Direktur Eksekutif KJI Ahmad Redi, dan guru besar FH Unpad Susi Harijanti. 

Di acara tersebut, Din mengungkapkan pemakzulan pemimpin bisa dilakukan jika memenuhi syarat seperti dalam pemikiran tokoh pemikir politik Islam, Al Mawardi.