Rapat Gabungan Komisi DPRD Kota Malang dengan Satgas Covid-19 Kota Malang di Gedung DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Rapat Gabungan Komisi DPRD Kota Malang dengan Satgas Covid-19 Kota Malang di Gedung DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam menangani pandemi Covid-19 di Kota Malang menjadi salah satu yang disoroti DPRD Kota Malang dalam agenda Rapat Gabungan Komisi DPRD Kota Malang dengan Satgas Covid-19 Kota Malang di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (4/6/2020).

Salah satunya disampaikan anggota DPRD Kota Malang Fraksi PDI Perjuangan, Wiwik Sukesi. Dalam agenda tersebut, perempuan berhijab itu menyoroti besarnya anggaran BTT dan kegunaannya dalam menangani Covid-19. Sehingga, dia pun meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang lebih terbuka terkait hal itu.

Baca Juga : Kabar Baik! Dana Desa Tahap II Cair Hari Ini, 27 Desa Sudah Bisa Lakukan Pencairan BLT-DD

"Soal dana tak terduga itu kan dalam kondisi normal nggak boleh dari 10 persen. Pertimbangannya seperti apa untuk anggaran dana tak terduga yang jauh lebih besar dari Jaring Pengaman Sosial (JPS)?," kata Wiwik.

Menanggapi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto menjelaskan, besaran anggaram yang ditetapkan dalam menangani pandemi Covid-19 sebelumnya telah ditetapkan. Sebelum penetapan, Pemkot Malang juga telah konsultasi dengan beberapa pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupai (KPK).

"Memang sudah disepakati seperti itu agar tak bolak- balik ubah Perwal," katanya.

Wasto menjelaskan, dalam proses relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 telah ditegaskan agar menggeser kegiatan yang tercatat dalam APBD 2020 kepada kegiatan penyelamatan nyawa manusia. Termasuk besaran BTT yang memang tak dibatasi.

"BTT tak dibatasi dalam kondisi kedaruratan," tambah Wasto.

Wasto menjelaskan, anggaran yang digeser untuk penanganan Covid-19 tersebut berasal dari beberapa proyek besar. Diantaranya seperti proyek Malang Creative Center, Jembatan Kedungkandang, Islamic Center, serta pembanguan Block Office mini di kawasan Balai Kota Malang.

"Dan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) kami tak otak-atik itu sama sekali. Karena memang sudah diambil oleh pusat untuk penanganan Covid-19," imbuhnya.

Baca Juga : Pansus Raperda LP2B Harapkan Masukan dari Perwakilan Desa

Sementara untuk Kursus Keuangan Daerah (KKD) yang diperoleh dari pendapatan umum dikurangi belanja pegawai dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) akan diformulasikan berbeda dengan kondisi keuangan daerah pada saat kondisi normal.

"Secara teknis nominal pada saat APBD-Perubahan akan dirinci," tandas Wasto.