Gerah, Fahri Hamzah Layangkan Sita Paksa Aset PKS ke Pengadilan Negeri

Fahri Hamzah layangkan surat sita paksa aset PKS. (Ist)
Fahri Hamzah layangkan surat sita paksa aset PKS. (Ist)

BATUTIMES - Hampir menginjak  tiga tahun, perseteruan antara pimpinan PKS dan Fahri Hamzah menggelinding. Baik di ranah umum sampai pada putusan hukum. Perseteruan yang diawali pemecatan Fahri oleh PKS itu telah final dan dimenangkan sang inisiator Gerakan Arah Indonesia Baru (Garbi) tersebut di ranah hukum.

Kemenangan itu membuat Fahri tetap berada di rumah PKS dengan berbagai jabatan yang disandangnya sampai saat ini, yaitu sebagai wakil ketua DPR RI, plus memenangkan gugatan aset PKS senilai Rp 30 miliar di pengadilan.

Sayangnya, sampai hari ini putusan pengadilan atas aset PKS itu belum bisa dikuasai oleh Fahri. Sehingga,  melalui kuasa hukumnya, Mujahid Latief, Fahri melayangkan surat permohonan sita paksa aset PKS kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/07/2019) kemarin.

"Benar telah kita layangkan surat sita paksa aset PKS karena sampai saat ini tidak kunjung membayar ganti rugi senilai Rp 30 miliar sesuai putusan pengadilan," ucap Mujahid.

Pengajuan surat sita paksa dilakukan Fahri dikarenakan pihak PKS sampai saat ini tidak melaksanakan isi putusan. Bahkan telah dua kali diingatkan, tapi PKS belum juga melaksanakan putusan pengadilan.

"Pihak pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap mereka dua kali, tapi belum juga  dilaksanakan. Ini tahap lanjutan dari proses panjang yang sudah kami lakukan," ujar Mujahid.

Aset  yang rencananya akan disita paksa dimiliki oleh lima orang pengurus PKS, yakni Abdul Muiz Saadih, Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Mohamad Sohibul Iman, dan Abdi Sumaithi. Aset tersebut terdiri dari harta tak bergerak, seperti tanah dan bangunan serta sejumlah harta bergerak. "Aset itu yang akan disita setelah diverifikasi oleh PN akan dilelang sampai angka Rp 30 miliar," ujarnya.

Sebagai informasi, perseteruan antara pimpinan PKS dan Fahri sudah berlangsung sejak awal 2016.  PKS memecat Fahri sebagai kader serta memutuskan seluruh jabatan di kepartaian.

Keputusan itulah yang membuat Fahri melawan di ranah hukum melalui PN Jakarta Selatan serta menggugat partainya untuk mengganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar. Gugatan dimenangkan Fahri. PN Jakarta Selatan juga mewajibkan PKS membayar Rp 30 miliar.

Langkah banding ke pengadilan tinggi  dilakukan PKS . Namun, hakim pengadilan tinggi tetap memenangkan Fahri.  Sampai PKS mengajukan kasasi ke MA tanggal 28 Juni 2018.

Nasib baik Fahri ternyata masih kuat menaunginya. Tanggal 30 Juli 2018 majelis hakim MA yang dipimpin Maria Anna Samiyati memutuskan menolak permohonan kasasi tersebut. Bahkan, majelis hakim memerintahkan PKS membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi kepada Fahri senilai Rp 30 miliar.

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher :
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->