Jokowi Kasih Lampu Hijau, Banyak Kalangan Tolak Wacana Rektor Impor

Ilustrasi rektor impor (Nana)
Ilustrasi rektor impor (Nana)

BATUTIMES - Dunia pendidikan di Indonesia sedang ramai-ramainya membicarakan wacana adanya rektor impor. Suatu wacana dalam upaya meningkatkan kualitas perguruan tinggi negeri (PTN) di kancah dunia dengan target kampus di Indonesia masuk 100 besar dunia.

Wacana yang digulirkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M. Nasir itu bahkan telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi pun membalas dengan memberikan persetujuan atau lampu hijau terkait rektor impor dengan target tahun 2020 sudah bisa dilaksanakan.

"Beliau setuju. Tergantung bagaimana saya siapkan. Kalau persiapan tidak bagus, ya mungkin kita pending atau bagaimana," ucap Nasir, Kamis (01/08/2019) kemarin.

Sontak saja berbagai kalangan, baik pihak kampus sampai politisi, bereaksi atas wacana rektor impor tersebut. Berbagai kampus ternama seperti UI, UGM, dan Unpad menyampaikan keberatan atas wacana tersebut. 

Guru besar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana, misalnya, memberikan kritik atas wacana rektor impor yang mencontoh Singapura. Hikmahanto menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memahami masalah mendasar yang dihadapi PTN (perguruan tinggi negeri) di Indonesia.

"Singapura bisa melesat dengan rektor asing karena proses belajar-mengajar dilakukan dalam bahasa Inggris sehingga dosen tak kesulitan membuat penelitian dalam bahasa Inggris. Belum lagi dana yang dianggarkan pemerintah sangat luar biasa. Selain jumlah universitasnya lebih sedikit daripada di Indonesia," ungkapnya.

Politisasi jabatan-jabatan di universitas yang sangat kental pun, masih menurut Hikmahanto, menjadi masalah PTN di Indonesia.

Fahri Hamzah pun bereaksi keras atas wacana rektor impor tersebut. Dalam kritiknya, Fahri mempertanyakan apakah menristek dikti tak punya konsep soal membangun kampus kelas dunia.  

"Orang Indonesia pun sanggup menjadi rektor kampus kelas dunia. Jangan sedikit-sedikit mengundang orang asing untuk menyelesaikan masalah di Indonesia. Ini kan kayak sebenarnya mau buang badan terus," ujarnya.

"Gagal membuat kampus menjadi kelas dunia, cari rektor asing. Lah sampeyan jadi menteri apa kerjaannya? Kan kita nanyanya ke dia, bukan kita, ya lagi-lagi nyerah, tunjuk orang asing," imbuh Fahri.

Berbagai penolakan atas wacana rektor impor, walau Jokowi telah memberi lampu hijau, dipahami Kemenristek Dikti. Menurut Kemenristek Dikti,  masih banyak yang harus disiapkan, dari peraturan yang harus diperbaiki sampai pemetaan universitas yang siap untuk melakukan hal itu.

"Kita petakan perguruan tinggi mana yang layak. Kita punya 4.700 perguruan tinggi, ambil contoh 2 atau 5 selama 2020-2024, tidak semua rektor," ujarnya yang juga mengatakan wacana rektor impor sebenarnya telah bergulir sejak tahun 2016 lalu.

Nasir juga mencontohkan,  bukan hanya Singapura yang telah menerapkan metode impor rektor. Sejumlah negara disebut Nasir sudah mempercayakan pimpinan kampus ke rektor dari luar negeri dan hal itu terbukti mendongkrak peringkat akademik Universitas yang dipimpin di tingkat dunia.  "Harapan kita semua peringkat Indonesia juga melonjak dengan mengadopsi cara tersebut," pungkasnya.
 

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->