Persiapan Anggaran hingga Tahapan Pilkades Serentak Amburadul, Pemkab Dinilai Tak Siap

Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi saat diwawancarai. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi saat diwawancarai. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

BATUTIMES - Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Jombang sudah mulai berjalan. Namun, anggaran pilkades hingga kini belum dicairkan oleh Pemkab Jombang, sehingga memunculkan berbagai persoalan di tingkat desa.

Sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan dan simulasi waktu pilkades yang dikeluarkan  Pemkab Jombang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pelaksanaan pilkades akan digelar 4 November 2019.

Namun di bulan Juli, sejumlah persiapan pelaksanaan pilkades sudah mulai dilakukan. Di antaranya yakni pendaftaran bakal calon kepala desa dan pendataan pemilih. Tahapan itu dilakukan oleh panitia pilkades.

Anggaran pilkades belum cair dan tahapan sudah berjalan menjadi keluhan para panitia pilkades. Munculnya keluhan itu disampaikan oleh Kades Kepatihan Erwin Pribadi.

Erwin mengatakan, para panitia pilkades di desanya kebingungan soal anggaran karena harus mengejar kebutuhan tahapan pelaksanaan pilkades. Sedangkan anggaran hingga kini (15/8) belum cair dari Pemkab Jombang.

"Persoalan timbul ketika mereka mengonfirnasi terkait anggaran ke ketua panitia pilkades. Nah saat ketua panitia tanya anggaran pilkades kepada saya, ya saya jawab anggaran dari pemkab belum turun," ungkap Erwin saat ditemui wartawan di kantornya, (15/8).

Dikatakan Erwin, keluhan para panitia kepada dirinya ini berkaitan dengan kebutuhan panitia yang mendesak dan harus segera dipenuhi. Misalnya kebutuhan pengadaan alat kerja, sosialisasi pelaksanaan pilkades dan lainnya. "Belum lagi anggaran operasional kesekertariatan untuk menggandakan formulir, pendaftar. Terus alat peraga sosialisasi untuk pilkades serentak. Itu mereka mengeluh kepada saya," ujarnya.

Belum turunnya anggaran pilkades ini juga dinilai akan mempersulit kerja petugas panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang bertugas untuk memutakhirkan data pemilih. Sedangkan jadwal pelaksanaan pendataan pemilih sudah dimulai sejak 25 Juli-20 Agustus 2019.

Mirisnya, untuk menunjang kebutuhan pilkades itu, diungkapkan Erwin, para panitia memilih patungan untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah itu. "Sembilan orang pantarlih berswadaya mengeluarkan anggaran pribadi untuk menggandakan formulir. Ya itu menurut saya agak sedikit miris ya," kata Erwin.

Tidak hanya soal anggaran yang belum cair. Jadwal tahapan pelaksanaan pilkades juga dinilai Erwin amburadul. Bagaimana tidak. Dalam pembentukan panitia pilkades pada susunan jadwal tahapan yang dikeluarkan Pemkab Jombang, diketahui panitia pilkades sudah terbentuk sejak pertengahan Juli 2019.

Namun berdasarkan kenyataan, pantarlih yang bertugas untuk memutakhirkan data pemilih sudah berjalan sejak tanggal 25 Juli hingga 20 Agustus.

Hal itu, menurut Erwin, membuktikan bahwa jadwal pilkades di Jombang ini amburadul. Bahkan Pemkab Jombang dinilai tak siap melaksanakan pilkades serentak. "Sampai saat ini deskhelp pilkades di kabupaten hingga kecamatan belum terbentuk. Nah harusnya kan deskhelp-nya terbentuk dulu dibandingkan panitia pilkades di tingkat desa," pungkasnya.

Untuk diketahui, pilkades di Jombang akan dilakukan  4 November 2019. Dan untuk anggaran pilkades, Pemkab Jombang menganggarkan dana sebesar Rp 9,9 miliar. Namun setelah perubahan anggaran keuangan (PAK) P-APBD, anggaran berubah menjadi Rp 13,8 miliar.

 

Pewarta : Adi Rosul
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->