70 Perizinan Masih di OPD Lain, Mal Pelayanan Publik Jadi Solusi Pelayanan Terpadu

Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang Iriantoro menyatakan harapan besar seluruh pelayanan perizinan fokus dan satu pintu. (Nana)
Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang Iriantoro menyatakan harapan besar seluruh pelayanan perizinan fokus dan satu pintu. (Nana)

BATUTIMES - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang berkejaran dengan waktu dalam mewujudkan seluruh perizinan menjadi satu pintu. Pasalnya, sampai saat ini masih terdapat sekitar 70 perizinan yang masih berada di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Malang. Sedangkan sebanyak 58 pelayanan perizinan sudah di tangan DPMPTSP Kabupaten Malang.

Padahal, dengan berbagai perubahan regulasi terkait perizinan serta adanya dorongan kuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kemudahan, kecepatan dan ketepatan terkait pelayanan tersebut, pelayanan perizinan diproyeksikan menjadi satu pintu untuk mencapai tujuan besar pemerintah memberikan akses nyaman, mudah, dan cepat dalam persoalan yang kerap jadi "gunjingan" masyarakat.

Kondisi inilah yang membuat DPMPTSP Kabupaten Malang terus melakukan berbagai koordinasi dengan OPD lainnya. Tujuannya seluruh perizinan difokuskan di DPMPTSP. "Ini yang terus kami lakukan bersama OPD lainnya. Baik melalui rapat koordinasi sampai dengan proses mencari solusi cepat agar pelayanan perizinan menjadi satu pintu," ucap Iriantoro, kepala DPMPTSP Kabupaten Malang, Kamis (15/08/2019) kepada MalangTIMES.

Beberapa hal yang telah disepakati dalam rangkaian rakor dengan OPD lain adalah melakukan evaluasi dan review di tingkat peraturan bupati (perbup), adanya regulasi di tingkat pemerintah pusat terkait pelayanan, serta perubahan nomenklatur dan kewenangan yang berpindah dari Pemerintah Kabupaten Malang ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) ataupun pemerintah pusat.

Iriantoro menjelaskan, saat ini pihaknya bersama OPD lain yang masih diberi kewenangan pelayanan perizinan itu terus mengintensifkan pembicaraan. Khususnya terkait regulasi daerah di Kabupaten Malang terkait pelayanan perizinan.
"Semua kami ajak ngomong, terutama dalam pembenahan perbup. Kami rencanakan untuk melakukan revisi terkait itu. Selain itu, terkait rencana pembangunan mal pelayanan publik," ujar Iriantoro.

Mall pelayanan publik yang direncanakan dibangun di areal Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, dan diperkirakan menghabiskan anggaran daerah sekitar Rp 15 miliar nantinya yang akan menjadi pusat pelayanan terpadu berbagai perizinan yang ada di Kabupaten Malang. Inovasi tersebut memang sudah tidak lagi bisa ditunda-tunda dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang.

Hal ini pula yang terus didorong DPMPTSP Kabupaten Malang sehingga harapan besar seluruh pelayanan perizinan menjadi fokus dan jadi satu pintu. "Ini harapan besar kita menyongsong pertumbuhan dan pembangunan pesat di Kabupaten Malang. Insya Allah tahun 2020 sudah bisa berjalan," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat juga mengatakan, dokumen kelengkapan administrasi untuk membangun mal pelayanan publik terkait perizinan tuntas tahun ini.

"Perencanaan sudah siap. Tinggal kami sosialisasikan pada pemanggku kepentingan. Karena nantinya yang menempati bukan hanya dari OPD Kabupaten Malang saja," ujar Wahyu.

Dia juga menjelaskan,  instansi lain yang dapat memanfaatkan mal bisa dari pihak  PLN, BPJS, samsat polres, imigrasi, dan banyak lainnya. 
"Jadi, memang direncanakan pelayanan satu pintu, baik perizinan dari pemerintah  juga ada jajaran samping yang turut terakomodasi pelayanannya di mal perizinan ini,” pungkasnya.

Pewarta : Dede Nana
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->