Revisi UU KPK, Mahfud MD: Sangat Aneh jika Presiden Buat Surpres Persetujuan Pembahasan kepada DPR

Mahfud MD (Foto: Istimewa)
Mahfud MD (Foto: Istimewa)

BATUTIMES - Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) masih jadi perbincangan hangat  banyak kalangan. KPK sendiri bahkan menyebut, jika revisi UU itu direalisasikan, bukan tidak mungkin bakal melemahkan kinerja lembaga anti-rasuah ini dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Pakar hukum Mahfud MD juga melontarkan pendapatnya melalui akun media sosial twitter terkait masalah tersebut. Dalam unggahan @mahfudmd, ia menyatakan menjadi keanehan jika presiden membuat surpres (surat presiden) persetujuan pembahasan kepada DPR pada masa sisa jabatan saat ini. Itu mengingat masa jabatan DPR RI saat ini yang tinggal 20 hari ke depan.



"Terkait keputusan DPR tgl 5-9-2019 tentang usul inisiatif Revisi UU KPK akan menjadi sangat aneh jika Presiden membuat surpres persetujuan pembahasan kepada DPR yang sekarang. Menurut ketentuan Presiden diberi waktu sekitar 60 hari untuk menyikapinya, padahal DPR yang sekarang masa jabatannya tinggal 20 hari," tulisnya.

Lebih lanjut, Mahfud menilai waktu 60 hari bagi presiden sebelum mengeluarkan surpres adalah rasional. Sebab, draf RUU tersebut harus dikaji di kementerian dan disiapkan pula daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Waktu 60 hari yang diberikan kepada Presiden adalah rasional sebab sebelum surpres dikeluarkan di internal lembaga Eksekutif harus ada dulu kajian mendalam oleh kementerian. Tim dari kementerian harus memgkaji Draft RUU dan menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Setelah itu baru surpres," tutup Mahfud.

Sebelumnya,  Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah menyatakan, terkait rencana revisi UU KPK tersebut, pihaknya menaruh harapan yang besar kepada presiden sebagai pengambil keputusan tertinggi. Ia berharap presiden memegang komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Presiden sering mengatakan bahwa tidak akan melemahkan KPK. Presiden juga sering bicara, jangan membuat aturan yang bisa memperlemah KPK. Dan tentu kita harus mempercayai presiden sebagai kepala negara. Dalam konteks ini, KPK berharap kepada presiden untuk tetap berada dan tetap memegang apa yang dibicarakan terkait komitmen pemberantasan korupsi," ungkap dia saat berkunjung ke Kota Malang.

Pewarta : Arifina Cahyati Firdausi
Editor : Yunan Helmy
Publisher :
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->