Ada Satu Mantan Napi Korupsi di Antara 239 Kepala Desa di Tulungagung Terlantik

Mujamil, kepala desa Bono terpilih saat foto bersama Bupati Tulungagung Maryoto Birowo (Foto : Anang Basso/Tulungagung TIMES)
Mujamil, kepala desa Bono terpilih saat foto bersama Bupati Tulungagung Maryoto Birowo (Foto : Anang Basso/Tulungagung TIMES)

BATUTIMES - Sebanyak 239 kepala desa terpilih dari 18 kecamatan akhirnya dilantik di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (11/09) siang. 

Kepala desa yang dilantik merupakan hasil Pemilihan Kepala Desa serentak yang digelar pada 9 Juli lalu. 

Dari 257 total jumlah desa, 239 di antaranya mengikuti pelaksanaan Pilkades serentak. 

Sedangkan sisanya masih belum menggelar pemilihan karena masa jabatannya belum habis.

Ada satu kepala desa terpilih yang menjadi perhatian yakni Mujamil, kepala desa Bono Kecamatan Boyolangu. 

Mujamil merupakan pensiunan PNS mantan nara pidana kasus korupsi , yang juga mantan Kepala Desa Bono dan mantan Sekjen Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jatim.

"Vonisnya dibawah lima tahun, jadi masih bisa ikut dalam pemilihan kepala desa," kata Kepala Bagian Pemerintahan melalui Kasubag Yudi Erwanto Kasubag Aparatur Pemerintahan Desa, Rabu (11/09) setelah pelantikan.

Pihaknya menurut Yudi sudah melakukan kajian terhadap Undang-Undang tentang pilkades, bahkan telah mengkonsultasikan ke Kemendagri.

Hasilnya, jabatan politik berupa kepala desa tidak mengatur larangan eks koruptor mencalonkan diri dalam pencalonan untuk maju ke pilkades. 

"Kita sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri, tidak ada masalah eks koruptor maju atau mencalonkan diri ke pilkades," jelasnya.

Mujamil sendiri telah di menjalani hukuman dalam kasus korupsi program Jalin Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Rp 5,075 miliar APBD Propinsi Jatim Tahun 2013 bersama beberapa tersangka lainnya.

Sementara itu, Bupati Maryoto berharap agar kepala desa yang dilantik dapat segera bekerja sesuai dengan program kerja yang telah disusun dengan masa kerja enam tahun mendatang. 

"Kita harapkan para kepala desa yang dilantik ini bisa segera bekerja sehingga tidak perlu menunggu lama," kata Maryoto. 

Kepala desa teelantik menurut bupati Tulungagung, harus bisa mengelola penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai peraturan. 

Di antaranya kebutuhan pembangunan infrastruktur, kedua dana ini juga bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Jangan sampai dana dari pusat ini hanya habis untuk kebutuhan infrastruktur saja, namun untuk program lain seperti pemberdayaan ekonomi," tambahnya.

Agar tidak terjadi penyelewengan dan pelanggaran pengelolaan dana desa tersebut, Pemkab akan segera mengumpulkan para kepala desa untuk diberikan pengarahan atau bimbingan tekhnis. 

"Dalam waktu dekat ini akan segera kita kumpulkan untuk mendapatkan semacam bimtek pada para kepala desa teelantik," pungkas Maryoto. 

Pewarta : Anang Basso
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->