Aturan "Potongan Pajak Super" Buat Perusahaan yang Buka Vokasi Terbit, Simak Syarat-Syaratnya

Ilustrasi anak magang (Foto : Istimewa)
Ilustrasi anak magang (Foto : Istimewa)

BATUTIMES - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah resmi menerbitkan aturan turunan PP No.45/2019 terutama terkait pemberian fasilitas fiskal bagi perusahaan yang memberikan peluang vokasi. 

Disebut-sebut sebagai aturan 'Super Deductible Tax' atau 'Potongan Pajak Super", para pengusaha mesti memenuhi sejumlah syarat untuk mendapatkannya. 

Penerbitan aturan tersebut diharapkan dapat mendorong investasi pada industri padat karya. Juga mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Terdapat beberapa syarat untuk mendapatkan insentif pajak seperti yang tertuang dalam PMK No.128/PMK.03/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Pertama, mekanisme pengurangan penghasilan bruto maksimal sebesar 200 persen. Mekanisme pengurangannya terdiri dari pengurangan penghasilan bruto sebesar 100 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi. Juga tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan dari aktivitas tersebut.

Kedua, pemerintah juga merinci syarat perolehan fasilitas fiskal. Syarat itu mencakup kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM yang berbasis kompetensi tertentu. 

Pembukaan pemagangan atau vokasi harus didasari dengan Perjanjian Kerja Sama. Perusahaan juga tidak dalam keadaan rugi fiskal pada Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan  bruto, serta telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal.

Ketiga, penegasan mengenai peserta kegiatan praktik yang jika merujuk pada aturan ini terdiri dari siswa termasuk pendidik di dalamnya, mahasiswa, instruktur hingga perorangan yang tidak terikat dengan hubungan kerja.

Keempat, perincian biaya yang bisa mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Biaya-biaya yang bisa menjadi pengurang mencakup penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik khusus meliputi listrik, bahan bakar, hingga biaya pemeliharaan. 

Selain itu, biaya yang dimaksud dalam kebijakan ini juga mencakup instruktur atau pengajar, bahan atau barang, honorarium, hingga biaya sertifikasi kompetensi.

Kelima, wajib pajak yang ingin mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto melakukan penyampaian pemberitahuan melalui sistem online single submission atau OSS dengan melampirkan Perjanjian Kerja Sama dan Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku.

Wajib pajak yang telah mendapatkan fasilitas tersebut diwajibkan menyampaikan laporan biaya kegiatan praktik kerja kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->