Dari Presiden dan Wapres Isyaratkan Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK

Bola panas revisi UU KPK telah menjalar diberbagai kalangan (dok MalangTIMES)
Bola panas revisi UU KPK telah menjalar diberbagai kalangan (dok MalangTIMES)

BATUTIMES - Bola panas revisi Undang-Undang (UU) KPK semakin menggelinding ke berbagai elemen. 

Tak terkecuali dengan menggeliatnya berbagai demo dari mahasiswa yang menentang adanya revisi atas inisiasi DPR. 

Bahkan, pihak pemerintah dari presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai Wakil Presiden Jusuf Kalla pun terkesan mendukung adanya revisi UU KPK, khususnya terkait pembentukan dewan pengawas.

Hal ini tersirat dari pernyataan Jokowi terkait hal itu. Dimana dirinya mengatakan, dewan pengawas KPK dinilai perlu dibentuk karena semua lembaga negara, bekerja dalam prinsip 'check and balances' serta saling mengawasi.

Dewan pengawas dibutuhkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunakan kewenangan.

"Seperti presiden kan diawasi, diperiksa BPK dan diawasi DPR. Dewan Pengawas saya kira wajar dalam proses tata kelola yang baik," ucap Jokowi di Istana Negara, Jumat, (13/09/2019).

Jokowi juga menegaskan, di tubuh internal KPK pun tentunya perlu ada dewan pengawas.

Tentunya, dalam mengakomodir harapan masyarakat, dewan pengawas itu nantinya bukan dari unsur politisi, birokrat atau aparat penegak hukum aktif.

"Nanti anggotanya ini bisa diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi. Presiden yang angkat dan penjaringannya oleh panitia seleksi," ujar Jokowi yang juga menyampaikan dirinya ingin memastikan transisi waktu yang baik agar KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum ada dewan pengawas.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mendukung adanya dewan pengawas KPK.

Dirinya beranggapan, dengan adanya dewan pengawas akan bisa meningkatkan kinerja lembaga antirasuah ini ke depannya.

"Jadi jangan dianggap akan merugikan KPK. Bisa jadi akan meningkatkan kinerjanya," ucapnya.

Jusuf Kalla juga mengingatkan keberadaan dewan pengawas perlu agar KPK lebih hati-hati dalam mengusut kasus korupsi. 

Sebab, maraknya penangkapan sejumlah pejabat negara berdampak pula pada kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Dirinya mencontohkan, dulu pejabat negara sangat hati-hati dalam mengambil kebijakan.

"Tapi sekarang bukan hati-hati lagi. Tapi takut luar biasa. Ini tentu perlu adanya pengawasan secara bersama," ucap Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla selain mendukung nantinya ada dewan pengawas, juga sepakat usulan revisi kewenangan penyadapan KPK yang harus melalui izin dewan pengawas. 

Pasalnya, banyak hal yang harus dipertimbangkan juga oleh KPK terkait penyadapan kepada warganegara agar tidak melanggar privasi.

"Pemerintah setuju diatur (soal penyadapan). Tapi bukan meminta pengawasan atau persetujuan, tapi diawasi supaya penyadapan itu jangan sampai merusak privasi orang secara luas," ungkapnya sambil membandingkan sejumlah kebijakan di luar negeri yang mewajibkan izin pengadilan untuk melakukan penyadapan.

Dua pernyataan dari presiden dan wakilnya tersebut, tentunya membuat para pihak yang sejak awal menolak adanya revisi UU KPK, khususnya rencana adanya dewan pengawas dan penyadapan yang harus sesuai prosedural tata hukum. Akan semakin membuat bola panas ini semakin membesar.

Pewarta : Dede Nana
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->