Sambangi DPRD, KPK Ajak Anggota Dewan Kota Blitar Sinergi Berantas Korupsi

Wakil Ketua KPK, Alexander Mawata saat memberikan sosialisasi sinergi berantas korupsi di DPRD Kota Blitar.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)
Wakil Ketua KPK, Alexander Mawata saat memberikan sosialisasi sinergi berantas korupsi di DPRD Kota Blitar.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

BATUTIMES - Kegiatan "Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi” mendatangi Gedung DPRD Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (13/9/2019).

Dalam kunjunganya ini KPK memberikan materi pendidikan anti korupsi kepada anggota DPRD Kota Blitar periode 2019-2024  yang baru terpilih melalui Pemilihan Umum dan anggota partai politik.

Ketua Sementara DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim mengatakan seluruh anggota DPRD yang dilantik telah melalui pernyataan sumpah jabatan dan diikat oleh peraturan dan kode etik untuk melakukan tugas dan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya. 

Dalam hal ini tentunya sikap untuk tidak melakukan korupsi adalah salah satunya yang terpenting.

Namun selayaknya manusia, anggota DPRD tidak luput dari godaan untuk berbuat khilaf dengan disadari maupun tanpa disadari. 

“Kedatangan KPK ini surprise banget. Maka dari itu, atas nama DPRD Kota Blitar kami mengapresiasi KPK atas diberikannya sosialisasi anti korupsi kepada jajaran Caleg Terpilih yang akan mengemban tugasnya sebagai DPRD Kota Blitar,” ungkap dr Syahrul.

Ditegaskan, sosialisasi anti korupsi dari KPK ini memberikan banyak ilmu dan pencerahan kepada anggota DPRD Kota  Blitar dalam menunaikan tugas kedepan. 

Terlebih dari 25 anggota dewan cukup banyak muka-muka baru.

“Ada banyak jenis-jenis korupsi dan diantara kalimat-kalimat itu mungkin selama ini kita kurang memahami dengan sosialisasi ini kita menjadi paham. Seperti gratifikasi, bentuk dan batasannya seperti apa. Kemudian pemerasan dan lainnya, ini sebenarnya di KPK diawasi dan tidak diperbolehkan secara hukum,” lanjutnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK, Alexander Mawata mengatakan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. 

Kegiatan ini diharapkan mendorong pengelolaan daerah bebas korupsi yang tujuannya mensejahterakan masyarakat.

Di kesempatan ini Alexander turut memberikan pemaparan materi soal jenis-jenis korupsi, proses hukum kasus korupsi yang dimulai dari tahap penyelidikan kasus Korupsi tersebut, pemeriksaan hingga berkas perkara berakhir di Pengadilan.

"Acara roadshow dengan materi pendidikan ini, diharapkan dengan adanya pembangunan sistem, terkait dengan beberapa hal, bahwa kita disini kan kadang politik kita tidak rasional, dan juga biaya politik mahal, insentif pejabat politik begitu rendahnya, pendanaan parpol hampir tidak ada, dan jadi membiarkan mereka terjerumus, dan ini tidak boleh terjadi lagi, jadi disini kita membantu dengan sistem itu tadi," tandasnya. 

Ia menambahkan, melalui sosialisasi ini juga, dapat menanamkan pemahaman bagi para anggota DPRD dan parpol tentang bahaya dari korupsi, dan tentunya dapat memberikan dampak yang positif sehingga tidak ada lagi ditemukan kasus Korupsi dari kalangan Pemerintahan.

"Pencegahan korupsi ini juga dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem di Pemerintahan Daerah dengan begitu, dapat memberikan bantuan bagi individu - individu agar tidak mudah melakukan tindak pidana korupsi," tegasnya.(*)

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->