Terima Kunjungan Tim Monev KPK, Pemkab Blitar Targetkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Bupati  Blitar Rijanto dan jajaran kepala OPD, Kabag dan Asisten bersama Tim Monev KPK.(Foto : Malik Naharul/BlitarTIMES)
Bupati Blitar Rijanto dan jajaran kepala OPD, Kabag dan Asisten bersama Tim Monev KPK.(Foto : Malik Naharul/BlitarTIMES)

BATUTIMES - Kehadiran Tim Monitoring dan Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Blitar mendapat apresiasi dan sambutan hangat oleh Bupati Blitar Rijanto di di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kamis (12/09/2019)

Dihadapan tim monev KPK yang terdiri dari Kepala Koordinator 6 KPK Wilayah Jawa, Bali dan NTT, Asep Rahmat Suwanda dan Agus Priyanto, Bupati Rijanto menyampaikan salam hangat dan ucapan selamat datang di Kabupaten Blitar.

“Jadi hari ini kita menerima kunjungan dari KPK. Tentunya progressnya banyak kemajuan untuk daerah kita. Apa yang kita lakukan itu benar-benar murni untuk pencegahan korupsi,” ungkap Bupati saat ditemui BLITARTIMES usai kegiatan tersebut pada Kamis (12/9/2019) sore.

Pada kesempatan tersebut Bupati melaporkan progres trend aksi KPK di Kabupaten Blitar dari hasil verifikasi yaitu sebesar 54 persen secara rinci dari 8 sektor yang sudah dilakukan.

Menurutnya,  Pemerintah Kabupaten Blitar terus mendorong percepatan implementasi sesuai 8 sektor tersebut. 

Sudah banyak kemajuan dan perubahan yang dilakukan, terutama kaitan dengan sistem, perencanaan dan penganggaran.

8 Sektor tersebut diantaranya, Sektor Perencanaan dan Penganggaran APBD sebesar 43 persen, Sektor Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 42 persen, Sektor PTSP sebesar 67 persen, sektor Kapabilitas APIP sebesar 41 persen, Sektor Manajemen ASN sebesar 75 persen, Sektor Optimalisasi Pendapatan Daerah sebesar 25 persen, Sektor Manajemen Aset Daerah sebesar 33 peraen, dan yang terakhir Sektor Tata Kelola Dana Desa sebesar 32 persen.

"Kami memiliki keyakinan bahwa melalui monev kali ini akan menjadikan Kabupaten Blitar menuju arah perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam rangka pencegahan korupsi serta mendukung tercapainya visi kami yakni menuju Kabupaten Blitar yang semakin sejahtera maju dan berdaya saing," sambungnya.

Dari pemaparan percepatan implementasi tersebut menurut Bupati merupakan progres yang baik dan harus terus di tingkatkan. 

Selain itu, progres tersebut juga berhasil mengantarkan Kabupaten Blitar pada urutan ke 5 di Jawa Timur.

"Semoga sampai akhir tahun 2019 apa yang menjadi rencana strategis KPK dalam pencegahan korupsi dapat kami tindaklanjuti,"

Bupati Rijanto menambahkan, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dilingkungan Pemkab Blitar, pihaknya menargetkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Hal tersebut mesti dilakukan, agar produk kebijakan untuk masyarakat Kabupaten Blitar menjadi tepat sasaran dan tidak terbebani dengan wabah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Itu (WBBM dan WBK) terget kita. Yang mana ini tentunya kita siapkan dalam rangka komitmen untuk memerangi dan mencegah korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar,” jelas Bupati Rijanto.

Sementara itu, Kepala Koordinator 6 KPK Wilayah Jawa, Bali dan NTT, Asep Rahmat Suwanda, mengatakan, Pemkab Blitar tahun 2018 menduduki peringkat 10 dari 39 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur, dalam hal upaya penindakan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Blitar. 

Sementara pada tahun 2019 ini, Pemkab Blitar prestasinya naik ke peringkat 5.(*)

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->