Cukai Rokok Naik Lagi, Perlu Iklim Usaha Kondusif bagi Perusahaan Legal

Ilustrasi (ist)
Ilustrasi (ist)

BATUTIMES - Setelah satu tahun tidak mengalami kenaikan, pemerintah akhirnya memutuskan cukai rokok bakal naik 23 persen pada 2020 mendatang. Selain itu, harga jual eceran (HJE) rokok  akan ikut naik 35 persen. Tingginya harga rokok tersebut dikhawatirkan membuat peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai semakin marak. 

Dilansir dari Bisnis.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan keputusan kenaikan cukai tersebut sudah disetujui  Presiden Joko Widodo. "Kenaikan average atau rata-rata secara total 23 persen untuk tarif cukainya dan 35 persen dari harga jualnya (HJE), akan kami tuangkan di dalam peraturan menteri keuangan yang akan kita berlakukan sesuai dengan keputusan Bapak Presiden 1 Januari 2020," ujarnya di Jakarta.

Menurut Mulyani, keputusan untuk menaikkan cukai rokok memperhatikan tiga hal. Yakni mengurangi konsumsi rokok, mengatur industri rokok, dan menjaga penerimaan negara. Meski demikian, dia mengemukakan bahwa pemerintah sudah mengantisipasi kenaikan cukai rokok terhadap peningkatan peredaran rokok ilegal.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan cukai rokok naik 10,04 persen pada 2018. Tarif cukai tersebut masih dipertahankan hingga 2019 ini. Sedangkan pada 2020 mendatang, pemerintah menargetkan penerimaan cukai mencapai Rp 179,28 triliun, termasuk dari cukai hasil tembakau.

Untuk wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur (Jatim) II, perolehan dari cukai hasil tembakau mendominasi dengan angka hampir 98 persen dari total penerimaan. "Kami mencoba menumbuhkan iklim industri kondusif bagi perusahaan yang legal. Bukan berarti kami akan memusnahkan perusahaan ilegal, tapi mendorong agar mereka mau legal. Kami akan coba bina," ujar Kepala Kanwil DJBC Jatim II Agus Hermawan. 

Menurut Agus, pembinaan menjadi penting karena banyak yang terimbas atas peredaran rokok ilegal. "Yang kena rokok-rokok ilegal itu justru golongan III atau perusahaan kecil, yang di sana ada pelinting dan sebagainya. Di situ yang kami coba pembinaan sehingga yang kecil bisa tumbuh dan pelinting bisa sejahtera," sebutnya saat ditemui di Malang. 

Dia mengakui bahwa tingginya cukai termasuk pemicu maraknya rokok ilegal. "Satu bungkus rokok, yang masuk ke pemerintah itu hampir 62 persen. Misal harga Rp 10 ribu, yang masuk ke pemerintah Rp 6.200. Karena di sana ada pembatasan, tetapi kami juga harus memperhatikan karena itu industri," tegasnya. 

Menurut Agus, keberadaan cukai tersebut tidak lantas membuat industri rokok makin tergerus. Dia juga membandingkan cukai terhadap produk hasil tembakau yang lebih rendah dibandingkan produk mengandung etil alkohol. "Yang ekstrem misalnya minuman, kami gelontorkan cukai sangat tinggi sampai 120 persen. Jadi, yang harus diingat bahwa memang ada kebutuhan, tetapi harus dikendalikan," pungkasnya.

 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher :
-->
Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->