Pemkab Siapkan 8 Miliar Rupiah Bantu Petani Tanggunggunung Dapatkan Pupuk

ilustrasi pupuk bersubsidi
ilustrasi pupuk bersubsidi

BATUTIMES - Pemkab Tulungagung berencana akan memberikan bantuan subsidi pupuk bagi petani Tanggunggunung. Hal itu dilakukan jika pembukaan blokir pupuk bersubsidi bagi petani Tanggunggunug gagal dilakukan oleh Pemkab.

Pemkab Tulungagung akan memanfaatkan dana cadangan darurat. Dari perhitungan pupuk di Kecamatan Tanggunggunung, totalnya mencapai Rp 8 miliar.

Dana ini akan dipakai membeli pupuk nonsubsidi, dan kembali dijual ke petani sebagai pupuk bersubsidi.

“Jadi para petani tetap membeli dengan harga murah, sebagai pupuk subsidi,” ujar Kepala Dinas Pertanian Tulungagung, Suprapti.

Pemerintah Pusat menghentikan penyaluran pupuk bersubsidi ke Kecamatan Tanggunggunung, Tulungagung.

Pemblokiran dilakukan wilayah Tanggunggunung dianggap tidak punya lahan pertanian.

Awalnya luas lahan pertanian yang diblokir dan tidak mendapat alokasi pupuk seluas 375 hektar. Namun dalam perkembangannya seluruh wilayah Kecamatan Tanggunggunung yang diblokir.

Padahal di kecamatan ini total ada lebih dari 8000 hektar lahan pertanian. Kecamatan Tanggunggunung, sesuai dengan namanya ada di wilayah pegunungan. Wilayahnya hanya sedikit yang bisa ditanami dengan tanaman padi.

“Tapi Kecamatan Tanggunggunung adalah penghasil jagung terbesar di Tulungagung,” tegas Suprapti.

Di saat musim hujan, mayoritas para petani di Tanggunggunung mulai menanam jagung. Karena lahannya di pegunungan, air hujan tidak sampai menggenangi tanaman mereka.

Mereka juga tidak perlu susah payah menyiram tanaman jagung, dan cukup melakukan pemupukan. Diakui Suprapti, mayoritas lahan pertanian di Tanggunggunung adalah lahan milik Perhutani.

Suprapti menduga, status lahan ini yang mengakibatkan alokasi pupuk di Tanggunggunung diblokir. Saat ini pemerintah sedang melakukan verifikasi lewat Badan Pertanahan Nasional dan BPS.

“Saya berharap blokir pupuk bisa dibuka, karena ada ribuan petani di Tanggunggunung,” ujarnya.

Bupati Tulungagung berencana ke Jakarta untuk menemui Dirjen Sarpras Kementerian Pertanian, Senin (16/9/2029), untuk membuka blokir itu.

Masih menurut Suprapti, jika yang diblokir hanya 375 hektar pihaknya masih menerima. Sebab Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun sebelumnya  ditambah 400 hektar.

 

 

Pewarta : Joko Pramono
Editor :
Publisher :
-->

    Tidak ada artikel terkait

Redaksi: redaksi[at]batutimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]batutimes.com | marketing[at]batutimes.com
-->